Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perindo hingga Partai Bulan Bintang Berharap Bisa Masuk Parlemen di Pemilu 2024

Reporter

image-gnews
Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo hadir untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022. KPU mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo hadir untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022. KPU mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai nonparlemen telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di hari pertama pendaftaran, Senin 1 Agustus 2022. Mereka menyatakan siap bertarung merebut suara pemilih dan optimistis lolos ambang batas parlemen 4 persen. Beberapa partai bahkan menargetkan perolehan suara di atas dua digit.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) misalnya, memimpin langsung pendaftaran partainya ke KPU, Senin, 1 Agustus 2022. HT memasang target Perindo harus memperoleh minimal 60 kursi DPR pada Pemilu 2024.

"Jadi targetnya sudah double digit ya, sudah tidak single digit lagi. Di atas 10 persen," ujar HT di kantor KPU, Senin, 1 Agustus 2022.

Berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit sebesar 4 persen dari jumlah suara sah nasional untuk lolos ke parlemen.

Pada Pemilu 2019 lalu, Perindo termasuk dalam partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas atau parliamentary threshold. Mereka hanya mendapat suara sebanyak 3.738.320 atau 2,67 persen.

Selain Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) juga telah mendaftar di hari pertama. Ketua Umum PKP Yussuf Solichien memimpin rombongan saat pendaftaran. PKP berharap meraih 34 kursi di DPR di Pemilu 2024, sehingga dapat berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional di tingkat pusat.

"Kita jawab pesimisme orang lain yang bilang PKP tak mungkin lolos jadi peserta dan lolos parliamentary threshold. Kita akan bangun sejarah baru, jadi partai besar, apalagi kita bukan partai kemarin sore," tuturnya.

Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) tak berharap muluk-muluk. Mereka menargetkan suara 4 persen agar bisa kembali masuk ke parlemen di Pemilu 2024

"Minimal kami bisa lolos parliamentary threshold 4 persen, setara dengan 25 kursi," ujar Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor di kantor KPU, Senin, 1 Agustus 2022.

Untuk mencapai target tersebut, Afriansyah menyebut PBB berupaya keras menguatkan infrastruktur partai hingga tingkat kelurahan. Mengingat, suara PBB di Pemilu 2019 tak sampai 1 persen, tepatnya 0,79 persen.

"Kami partai yang sudah cukup lama, PBB ini baru berulang tahun ke-24 dan kami sudah punya cukup pengalaman, tapi memang pengalaman yang periode kemarin, kesiapan infrastruktur kami sangat lemah. Ini yang kami perbaiki sejak 2019," ujar dia.

Afriansyah mengatakan partainya juga telah merekrut dan merangkul kader-kader milineal untuk menyasar kelompok pemilih pemula. PBB tidak ingin gagal lagi masuk parlemen setelah tiga periode sebelumnya kalah.

"Karena PBB pada 1999-2009 pernah berjaya punya kursi di DPR-RI. Jadi kursi ini akan kami ambil kembali. Kami perintahkan kepada semua DPC, DPW untuk merangkul tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren, seluruhnya. Sekarang paradigma kami ini, partai islam modernis. Di tempat-tempat kita yang minoritas, sekarang pengurusnya sudah non-muslim. Strategi ini kami pakai, mudah-mudahan ini bisa merangkul semua kekuatan yang ada di Indonesia," ujar dia.

Sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah menyebut posisinya saat ini juga sangat strategis untuk mendekati pemilih. "Posisi saya ini sangat strategis, apalagi bersentuhan dengann teman-teman di bawah, buruh, petani, nelayan. Saya akan menggunakan posisi saya sebagai Wamen membantu pemerintah. Ketika kita melakukan hal yang terbaik tentunya yang punya nama adalah PBB. Mudah-mudahan jabatan saya ini bisa bermanfaat bagi Partai Bulan Bintang," ujar dia.

DEWI NURITA

Baca: Partai Kebangkitan Nusantara yang Didirikan Loyalis Anas Urbaningrum Daftar ke KPU Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

1 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.


Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

10 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 jam lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.


PBB Siapkan 3-4 Kader sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Yusril Termasuk?

17 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Prof Yusril Ihza Mahendra (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor (kiri) dalam jumpa pers pada sela-sela acara Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBB Siapkan 3-4 Kader sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Yusril Termasuk?

PBB menyatakan akan mengajukan kader-kader terbaiknya untuk calon menteri di kabinet Prabowo.


KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

21 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.


Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Koalisi NasDem-Gerindra Karawang mengusung petahana pada Pilkada serentak 2024. ANTARA/Ali Khumaini
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

1 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.