Ini 10 Perusahaan Cangkang ACT Menurut Polisi

Reporter

Editor

Febriyan

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (tengah) menjawab pertanyaan awak media sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022. Ahyudin diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendeteksi 10 perusahaan cangkang dari Yayasan ACT alias Aksi Cepat Tanggap.  Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Dittipideksus Bareskrim Komisaris Besar Andri Sudarmaji mengatakan, perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang usaha.

“Bervariasi, ada perusahaan investasi, ada finance, ritel, ada di bidang digital, periklanan, EO (Event Organizer), pengadaan logistik, penyediaan alat-alat tulis, segala macam,” ujarnya saat ditemui di Bareskrim, Selasa, 26 Juli 2022.

Dia juga menyebutkan inisial perusahaan tersebut, di antaranya PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, dan PT Global Itqon Semesta. Kemudian ada enam perusahaan lainnya yang merupakan turunan dari PT Global Wakaf Corpora, yakni PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.

Andri menjelaskan, selanjutnya Bareskrim akan terus menelusuri aset-aset terkait ACT. “Tentunya kita lakukan tracing asset. Aset-aset dia kan kita tracing,” tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka kepada para petinggi ACT. Mereka yang ditetapkan adalah Ahyudin, Novariadi Imam Akbari, Heryana Hermain, dan Ibnu Khajar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari soal penyelewengan dana hingga pencucian uang.

“Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 45 A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE,” tuturnya.

Selajutnya, pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 UU No. 16/2001sebagaimana telah diubah UU No. 28/2004 tentang perubahan atas UU No. 16/2001 tentang Yayasan.

Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tetang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah meminta keterangan 18 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Komisaris Besar Helfi Assegaf mengatakan, pihaknya mendeteksi 10 perusahaan cangkang dari ACT. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang.






Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

4 hari lalu

Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

Hakim mengendus adanya praktek pencucian uang oleh Ferdy Sambo dan anak buahnya dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua.


Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

14 hari lalu

Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan ada belasan triliun rupiah uang yang masuk ke Indonesia tak dilaporkan ke Bea Cukai.


Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo, Apa Itu TPPU?

15 hari lalu

Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo, Apa Itu TPPU?

Ferdy Sambo dinilai bisa dijerat masalah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)


Ferdy Sambo Bisa Dijerat TPPU, Begini Penjelasan Pakar

16 hari lalu

Ferdy Sambo Bisa Dijerat TPPU, Begini Penjelasan Pakar

Pengakuan Ferdy Sambo bahwa uang dalam rekening Yosua dan Ricky Rizal sebagai miliknya bisa membuat dia dijerat dengan pasal TPPU.


Volodymyr Zelensky Dikritik soal Amandemen Pengawasan Keuangan

16 hari lalu

Volodymyr Zelensky Dikritik soal Amandemen Pengawasan Keuangan

Volodymyr Zelensky dianggap memupuskan harapan Ukraina gabung Uni Eropa setelah menanda-tangani amandemen pengurangan pengawasan keuangan.


Kuasa Hukum Petinggi ACT Minta Hakim Bebaskan Kliennya, Ini Alasannya

16 hari lalu

Kuasa Hukum Petinggi ACT Minta Hakim Bebaskan Kliennya, Ini Alasannya

Kuasa hukum petinggi ACT meminta majelis hakim agar menolak surat dakwaan dan melepaskan kliennya dalam nota keberatan atau eksepsi


ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

17 hari lalu

ACT Disebut Hanya Keluarkan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut melakukan pemotongan anggaran Boeing Community Investment Fund. Dalam penggunaannya tak libatkan ahli waris


Pengamat Sebut Ada Modus Pencucian Uang di Bisnis Tambang Ilegal

21 hari lalu

Pengamat Sebut Ada Modus Pencucian Uang di Bisnis Tambang Ilegal

Selain melakukan penanaman modal, Budiawan mengatakan, pencucian uang dari tambang ilegal bisa dilakukan melalui aktivitas bisnis yang juga ilegal.


Tak Ada Pasal Pencucian Uang dalam Dakwaan Kasus ACT, Ini Kata Bareskrim

23 hari lalu

Tak Ada Pasal Pencucian Uang dalam Dakwaan Kasus ACT, Ini Kata Bareskrim

Bareskrim mengungkap alasan tidak adanya pasal dugaan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan Ahyudin cs di kasus ACT


Bareskrim Tetap Usut Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Eks Petinggi ACT

23 hari lalu

Bareskrim Tetap Usut Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Eks Petinggi ACT

Bareskrim Polri saat ini masih melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang melibatkan eks petinggi ACT.