INFO NASIONAL – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, menyatakan bahwa seluruh rakyat Papua Selatan bersyukur Undang-Undang (UU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan telah disahkan.
"Bapak dan Ibu boleh cek di seluruh Papua Selatan kami semua orang Papua Selatan setuju jadi provinsi sehingga ketika UU ditetapkan kami senang. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Mahakuasa dan kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak, DPR, pemerintah melalui Kemendagri, dan semua orang yang membantu kami membahas ini dari tahun ke tahun. Kurang lebih 20 tahun," kata dia melalui sebuah video klip resmi, Jumat, 15 Juli 2022.
Pernyataan Romanus ini sekaligus untuk mengklarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi.Dia menegaskan, dirinya tidak memberikan suap satu rupiah pun kepada DPR RI demi disahkannya UU tersebut.
"Dengan benar dan dengan sangat saya katakan tidak ada suap dengan DPR. Kalau ada yang tulis di media massa bahwa itu suap, itu sama sekali tidak benar. Dan itu bisa dibuktikan. Itu sama sekali tidak benar," ujar Romanus.
Dalam klip video yang beredar, tampak Romanus menyinggung tentang mahalnya bayaran untuk pengesahan UU Papua Selatan. Namun yang ia maksud adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh masyarakat Papua Selatan untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan.
"Yang saya maksudkan dalam sambutan adalah kami rakyat Merauke di Papua Selatan, rakyat Asmat, rakyat Mappi, dan rakyat Boven Digoel sebelum pemekaran hampir 20 tahun lebih kami berjuang luar biasa untuk membuat Papua Selatan jadi provinsi di tanah Papua. Perjuangan ini memakan banyak tekad, nyawa, korban, bahkan air mata, jiwa kita sebagian sudah melayang. Dan biayanya tidak sedikit. Itu yang saya maksudkan biaya cukup besar yang harus kami keluarkan," kata dia.
Biaya tersebut seperti menggelar berbagai kegiatan dalam mendukung Papua Selatan menjadi sebuah provinsi. "Bagaimana harus sosialisasi kepada masyarakat, menghimpun masyarakat dari berbagai kampung, bagaimana membuat pertemuan-pertemuan, membawa masyarakat ke Jayapura dalam jumlah yang banyak. Jadi biayanya tidak sedikit," ucap Romanus, yang menjabat sebagai Bupati Merauke untuk periode 2020-2025.
Romanus juga meminta maaf kepada pihak yang namanya ia sebutkan dalam pidato. "Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komaruddin Watubun dan Bapak Yan Mandenas yang saya sebutkan namanya dalam pidato saya saat kembali dari mengikuti penetapan UU Papua Selatan di DPR," katanya.
Romanus meminta maaf bila penyebaran pidatonya memunculkan ketersinggungan terhadap sejumlah pihak. Pidato yang beredar menurut dia tidak disampaikan secara lengkap. "Kalau video saya kemudian dipenggal-penggal kami dikatakan menyuap DPR, kami di Merauke tidak punya uang. Dari mana uang kita menyuap dan kami tidak bisa melakukan itu sama sekali," tuturnya. (*)
