Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Politik Duga Elektabilitas Prabowo Turun karena Masyarakat Mulai Jenuh

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga penyebab turunnya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto karena kejenuhan masyarakat terhadap politikus senior itu. Merosotnya elektabilitas Menteri Pertahanan ini terungkap dalam hasil survei terbaru Indopol Survey & Consulting.

"Prabowo Subianto ini dianggap sebagai tokoh lama ya, tokoh senior yang di pilpres sudah 15 Tahun maju, dari Pilpres 2009 maju terus. Di sini lah masyarakat melihat bahwa kelihatannya butuh figur dan sosok baru dalam pilpres," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 16 Juli 2022. 

Dugaan ini muncul karena elektabilitas tokoh politik yang tergolong baru seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, justru mengalami kenaikan elektabilitas cukup signifikan. Selain itu, preseden Prabowo selalu kalah dalam pilpres yang diikutinya, diduga juga menambah kejenuhan masyarakat terhadap Prabowo. 

"Prabowo sudah tiga kali maju dan selalu kalah. Dan tingkat elektabilitasnya sudah pol (mentok) ya pada Pilpres yang lalu. Oleh karena itu pada saat ini, kemungkinannya kalau tidak naik ya hanya stagnan atau turun," kata Ujang. 

Sebelumnya, dalam hasil survei Indopol disebutkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto masih menempati posisi tiga teratas calon presiden potensial di Pilpres 2024. Namun, hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo turun signifikan, sementara elektabilitas Ganjar dan Anies naik.

Jika menggunakan simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar sebesar 17,89 persen; atau mengalami kenaikan 3,91 persen dari survei Juni 2022 sebesar 13,98 persen.

Sementara Anies 16,42 persen atau mengalami kenaikan 6,01 persen dari survei Juni 2022 sebesar 10,41 persen. Adapun Prabowo tertinggal di 8,94 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prabowo mengalami penurunan signifikan. Jika dibandingkan dari Januari 2022, elektabilitas Prabowo turun 6,91 persen dari semula 15,85 persen menjadi 8,94 persen," ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto, Jumat, 15 Juli 2022.

Jika menggunakan simulasi 16 nama, elektabilitas Ganjar 24,55 persen, Anies 20,41 persen, dan Prabowo 11,63 persen. Sementara jika menggunakan simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar 29,92 persen, Anies 24,96 persen, dan Prabowo 16,34 persen.

Survei Indopol ini dilakukan pada 24 Juni - 1 Juli 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden per provinsi dan margin of error +/- 2,8 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Charta Politik juga melakukan survei mengenai preferensi politik masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tiga provinsi tersebut merupakan lumbung suara incaran calon presiden setiap Pilpres. Prabowo hanya menang di Jawa Barat namun kalah dari Ganjar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Prabowo mendapat suara 26,9 persen di Jawa Barat, diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 22 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 19,5 persen dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,2 persen. Calon lainnya berada di bawah angka 3 persen. Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo unggul telak 71,5 persen, Prabowo 7,6 persen, dan Anies 6,2 persen. Calon lainnya di bawah 3 persen.

Sementara itu, di Jawa Timur, Ganjar mendapat elektabilitas tertinggi sebesar 31,8 persen, diikuti Anies Baswedan 17 persen, Khofifah Indar Parawansa 15 persen, Prabowo Subianto 15 persen dan Puan Maharani  4,2 persen. Calon lainnya berada di bawah angka 3 persen.

Survei Charta Politika di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur ini dilakukan pada 24-30 Juni 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden per provinsi dan margin of error (MoE) +/- 2,83 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH I DEWI NURITA

Baca: Gerindra Duga Elektabilitas Prabowo Menurun Bukan karena Jadi Menteri Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

17 menit lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

1 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

Anies mengaku banyak mendapat aspirasi dari warga untuk mendorong kembali dirinya mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

1 jam lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

2 jam lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

2 jam lalu

Anies Baswedan saat ditemui di acara ulang tahunnya yang ke-55 di kediamannya Rumah Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.


Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

2 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.


Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

2 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.


Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Ekspresi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Megawati berpesan kepada para kadernya di HUT PDIP ke-51 supaya memperkuat akar rumput sebab itu kekuatan nyata dari partai yang dekat dengan wong cilik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PDIP disebut bakal menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada Rakernas: Koalisi atau oposisi.


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

3 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.