Jadi Kuasa Hukum Mardani H Maming, Ini Kata Bambang Widjojanto

Editor

Febriyan

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan hingga 11 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mardani H. Maming, diperiksa untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara soal statusnya saat ini yang menjadi kuasa hukum tersangka kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming. Menurut Bambang, penunjukkan dirinya sebagai kuasa hukum dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

"Jadi PBNU yang menugaskan saya. Bagi saya PBNU adalah organisasi massa yang mayoritas islam yang terbesar dan harus dihormati. Kehormatan saya kepada NU dan lembaga islam lainnya itu sama besarnya, dan kemudian saya menerima amanah ini sebagai tanggung jawab saya," kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juli 2022. 

Mardani saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Dia juga tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Bambang menyebut profesinya saat ini adalah seorang advokat alias pengacara. Sehingga, dia sudah sepenuhnya tak berhubungan dengan lembaga antirasuah itu. 

Bambang menjelaskan alasannya mau menerima tawaran membela Mardani di meja hijau, bukan karena ingin membela kepentingan sepihak. 

"Value-nya, kita sedang menegakkan value. Saya tidak mengabdi pada kepentingan sepihak, tapi saya mengabdi pada kepentingan value dan value itu yang sekarang kita ingin uji dan tegakkan," kata Bambang. 

Penetapan status tersangka terhadap Mardani oleh KPK terungkap setelah lembaga antirasuah itu mengajukan pencekalan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan tersebut pada Juni lalu. Dalam surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, KPK menyebut Mardani sebagai tersangka. Selain Mardani, KPK juga mencekal adiknya, Rois Munandar

Mardani mengajukan praperadilan karena menilai penetapan tersangka itu tidak sah. Kuasa hukum Mardani Maming, Ahmad Irawan, menuding terdapat sejumlah keganjilan dalam penetapan tersangka terhadap kliennya oleh KPK. Dia mengatakan kejanggalan tak hanya dari sisi substansi kasus, tapi juga prosedur. 

"Salah satunya soal pengumuman status tersangka,” kata Irawan lewat pesan teks, Sabtu, 25 Juni 2022.

Irawan mengatakan status tersangka terhadap Mardani justru pertama kali diketahui dari pihak Imigrasi. Imigrasi menyatakan ada permintaan pencegahan untuk Mardani dalam status tersangka. Padahal, kliennya saat itu belum menerima surat penetapan tersangka.

"Publik lebih duluan tahu dibandingkan Pak Mardani,” tutur dia.

Selain itu, kata dia, jarak antara laporan dengan penerbitan surat perintah penyidikan juga sangat cepat. Mardani diperiksa dalam tahap penyelidikan pada 7 Juni 2022. Sementara kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan pada 16 Juni 2022. 

Mardani H Maming tersangkut masalah peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat masih menjadi Bupati Tanah Bumbu. Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu diadukan oleh mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, ke KPK.

Dwidjono sudah divonis bersalah dalam kasus ini oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Kasus Dwidjono ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.Dalam persidangan, Dwidjono mengungkap peran Mardani dalam peralihan IUP PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) pada Maret 2011. Peralihan IUP tidak dibolehkan karena menabrak ketentuan pasal 93 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Dwidjono mengaku diperintah oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, untuk membantu peralihan IUP tersebut. Dia mengaku dikenalkan kepada Henry Seotio selaku Dirut PT PCN oleh Mardani di Jakarta pada awal 2011. Selain itu, Dwidjono berkata Bupati Mardani H Maming menandatangani lebih dahulu SK peralihan IUP dari PT BKPL ke PT PCN, lalu paraf menyusul setelahnya.

Dalam laporannya ke KPK, pihak Dwidjono juga menuding adanya aliran dana dari PT PCN ke perusahaan yang berafiliasi dengan PT Batulicin 69, perusahaan milik keluarga Mardani H Maming. Laporan tersebut diperkuat dengan kesaksian adik Henry, Christian Soetio, dalam persidangan. Henry sendiri telah meninggal pada tahun lalu.






KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

4 menit lalu

KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

Alex mengatakan lembaganya tidak terpengaruh oleh tudingan bahwa KPK berupaya melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan di kasus Formula E.


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

20 menit lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

51 menit lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 jam lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

4 jam lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

5 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

6 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

7 jam lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi di Kasus Lukas Enembe

KPK memanggil seorang pramugari jet pribadi bernama Tiara Anggraeny untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

8 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK