TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung meningkat dari 70,2 persen pada April 2022 menjadi 74,5 persen pada Juni 2022. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejagung berada di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden, dan Polri.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat keenam dalam tingkat kepercayaan publik. KPK mendapat kepercayaan sebesar 73,3 persen pada Juni 2022, turun dari April 2022 sebesar 70,2 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, naiknya kepercayaan publik terhadap kinerja Kejagung berkaitan dengan penuntasan kasus korupsi minyak goreng.
"Mayoritas masyarakat (77,6 persen) yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tersebut," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin, 11 Juli 2022.
Survei teranyar Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 16-24 Juni 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Satu nama lainnya adalah Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati selaku pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia. Kejaksaan Agung sempat memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus ini bulan lalu.
