Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan Depan

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan (dapil) imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.

"Kecenderungan teman-teman Perpu saja," kata anggota komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus saat dihubungi, Sabtu, 9 Juli 2022.

Akan tetapi, usulan Perpu ke pemerintah baru akan dibahas bukan depan setelah pembukaan masa sidang 16 Agustus 2022. "Waktu tentang hal tersebut masih lama, jadi kemungkinan setelah reses," kata dia.

Usulan akan disampaikan langsung dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri. "Apa-apa saja yang bakal dimuat di Perpu itu, menyangkut 3 DOB Papua, dan 1 Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata dia.

Saat ini, UU Pemilu baru mengatur soal penyelenggaraan pemilu di 34 provinsi saja. Sementara, DPR telah menyepakati lahirnya 3 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Usulan Perpu mencuat karena revisi UU Pemilu dinilai akan membutuhkan waktu yang lama untuk pembahasannya. Guspardi pun merujuk mundurnya pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember yang dilakukan lewat Perpu.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa juga menyampaikan usulan Perpu akan dibahas setelah masa sidang nanti. "Kami bicarakan pada saat rapat kerja dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu," kata dia.

Selanjutnya, usulan Perpu untuk Pemilu 2024 juga didukung oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Karena sampai saat ini saja, kata dia, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sama sekali membahas revisi UU Pemilu.

Selain untuk akomodasi dapil, Rifqi menyebut Perpu ini juga urgen dikeluarkan karena untuk memitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

“Beberapa norma lainnya, misalnya jumlah kursi, keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, mekanisme sengketa penanganan pemilu dan pilkada yang terkodifikasi,” kata dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya sudah punya timeline untuk Pemilu 2024, di mana penataan dapil berlangsung dari Oktober 2022 sampai Februari 2023. Sehingga seharusnya, kata dia, pengaturan soal dapil ini sudah mesti selesai akhir 2022.

Sebab, tahapan pencalonan juga sudah dimulai Mei 2023. "Kalau sudah mulai pencalonan, tentu harus diketahui dapilnya mana, alokasi kursinya berapa," kata dia pada 7 Juli lalu di Kementerian Komunikasi dan Informatika.






KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

6 jam lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

9 jam lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

14 jam lalu

Bicara Rekonsiliasi Menjelang 2024, Ganjar Pranowo: 10 Tahun Kemarin Kita Tabrakan Keras Terus

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan 10 tahun tabrakan terus.


Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

18 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

2 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

2 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.