Ini Temuan Majalah Tempo dan Tanggapan ACT Soal Isu Penyelewengan Dana Donasi Hingga Konflik di Internal

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar memberi keterangan saat konferensi pers terkait pemberitaan Majalah Tempo, di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin, 4 Juli 2022. Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut diungkap oleh Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022, yang kemudian viral di sosial media. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar menjawab berbagai isu yang menerpa lembaganya. Dia menanggapi masalah penyelewengan dana donasi hingga soal aliran dana untuk membiayai terorisme. 

Masalah yang mendera ACT itu terungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022. dengan judul "Kantong Bocor Dana Umat". Ibnu menyatakan bahwa sebagian dari laporan itu benar.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022. "Kami sampaikan, beberapa pemberitaan tersebut benar, tapi tidak semuanya benar".

Majalah Tempo menelusuri soal penyelewenangan dana oleh mantan Presiden ACT, Ahyudin, pemotongan dana donasi, masalah keuangan hingga konflik di tubuh lembaga tersebut. 

Berikut fakta temuan Tempo dan tanggapan ACT:

1. Gaji Fantastis

Majalah Tempo menyebutkan bahwa Presiden ACT Ahyudin sempat menerima gaji jumbo hingga Rp 250 juta per bulan.    Selain itu, pejabat senior vice president juga disebut menerima Rp 200 juta, vice president dibayar Rp 80 juta, dan direktur eksekutif mendapat Rp 50 juta. Para petinggi yayasan ini juga menerima fasilitas kendaraan dinas menengah ke atas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero Sport.

Sementara itu, kondisi keuangan perusahaan diduga sedang limbung sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan dana. ACT melakukan pemotongan gaji karyawan hingga macetnya sejumlah program.

Ibnu membenarkan gaji petinggi lembaganya khususnya jabatan presiden sempat mencapai Rp 250 juta per bulan. Gaji dengan bilangan fantastis itu, kata Ibnu, diterapkan pada awal tahun 2021 lalu.

"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," kata Ibnu.

Menurut Ibnu, untuk pimpinan tidak dikenal gaji, melainkan biaya operasional. Kata dia, biaya operasional tersebut berubah-ubah dan juga bergantung jumlah donasi yang masuk.

"September 2021, kondisi filantropi menurun secara signifikan, sehingga kami meminta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan," ujar dia.

Kata Ibnu, saat ini dilakukan penurunan gaji hingga 50-70 persen. Ibnu menyebut, gaji pimpinan tertinggi lembaganya kini tidak lebih dari 100 juta.

Ia menjelaskan, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen.

"Rasionalisasi pun kami lakukan sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kami adalah dana operasional yang bersumber daridonasi adalah sebesar 0 persen pada 2025," kata lbnu.






Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

6 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

7 hari lalu

Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

Kerugian dalam kasus KSP Indosurya disebut Kejaksaan Agung sebagai yang terbesar dalam sejarah yaitu Rp 106 triliun dengan 23 ribu korban.


Staf Honorer DPRD Kabupaten Buol Kaget Rekeningnya Masuk Rp14 Triliun, PPATK: Itu Salah Cetak

8 hari lalu

Staf Honorer DPRD Kabupaten Buol Kaget Rekeningnya Masuk Rp14 Triliun, PPATK: Itu Salah Cetak

van Yustiavandana menjelaskan soal aliran dana misterius Rp14 triliun yang masuk ke rekening seorang staf honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Buol


Pendiri Majalah Tempo Goenawan Mohamad Raih Penghargaan The Japan Foundation Awards 2022

8 hari lalu

Pendiri Majalah Tempo Goenawan Mohamad Raih Penghargaan The Japan Foundation Awards 2022

Goenawan Mohamad menjadi salah seorang penerima The Japan Foundation Awards 2022. Begini profil GM, pendiri Majalah Tempo.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

9 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

10 hari lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

11 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

11 hari lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK Senin Mendatang

Pengacara Lukas Enembe memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang.


5 Hal tentang Lukas Enembe yang Terlibat Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

15 hari lalu

5 Hal tentang Lukas Enembe yang Terlibat Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Lukas Enembe bukan hanya diduga menerima gratifikasi


KPK Minta Lukas Enembe Tenangkan Masyarakat Jika Ingin Diperiksa di Jayapura

15 hari lalu

KPK Minta Lukas Enembe Tenangkan Masyarakat Jika Ingin Diperiksa di Jayapura

KPK membantah telah melakukan kriminalisasi dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas diminta menghadiri undangan KPK untuk klarifikasi.