Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

Sekjen Kemendagri Ungkap Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah

INFO NASIONAL – Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang berasas desentralisasi. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Ini utamanya mengatur dan mengurus sendiri sejumlah urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“UU 23 ini disebutkan berotonomi dengan mempedomani norma standar kriteria prosedur yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemilik kedaulatan rakyat. Jadi berotonomi tidak boleh lari dari Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), silakan berotonomi tapi pedomani NSPK-nya. Lalu apa yang diotonomi? 32 urusan yang diserahkan kepada daerah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat menutup kegiatan Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Hotel Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran Bali, Sabtu 2 Juli 2022.

Dia menuturkan, terdapat tiga kunci sukses otonomi daerah. Kunci pertama, katanya, adalah kepemimpinan kepala daerah yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menegaskan, daerah yang bagus kinerjanya dipimpin oleh kepala daerah yang membuat terobosan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, kesuksesan otonomi daerah bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Di OPD-OPD itu harus meningkat kapasitasnya untuk bisa menjalankan program kepala daerah. Itu yang membuat kepala daerah yang (dapat menjalankan) program berjalan cepat, tetapi (ketika) bagian-bagian itu berjalan lambat maka akan diubah semua oleh kepala daerah,” tuturnya. 

Kesuksesan otonomi daerah ketiga, yaitu kontrol dan partisipasi masyarakat. Kepala daerah yang ingin membangun terobosan-terobosan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Fitur-fitur pelayanan yang diluncurkan kepala daerah harus disosialisasikan kepada rakyat untuk diketahui dan diikuti.

Di sisi lain, pada era digital seperti sekarang ini, kata dia, otonomi daerah juga akan berjalan lancar ketika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan. Suhajar mengatakan, suksesnya pembangunan SPBE tak berbeda jauh dengan kunci sukses otonomi daerah yang ditentukan oleh tiga hal. 

Pertama, adanya kemauan kepala daerahnya. Kedua, adanya partisipasi masyarakat, yakni mau dan mengikuti sistem yang dijalankan. Ketiga, melakukan pembangunan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi (TI). “Suksesnya digitalisasi ditentukan lagi oleh 3 hal (tersebut),” kata Suhajar.

 






Pemula Boleh Catat! Ini Ragam Kerja Part Time dengan Gaji Besar

54 menit lalu

Pemula Boleh Catat! Ini Ragam Kerja Part Time dengan Gaji Besar

Salah satu program afiliasi yang harus dicoba di sini adalah program BarengZurich yang merupakan bisnis gaya baru


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

1 jam lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Jelang Pilkades, Bupati Kediri Minta tidak Halalkan Segala Cara untuk Menang

1 jam lalu

Jelang Pilkades, Bupati Kediri Minta tidak Halalkan Segala Cara untuk Menang

Masa tenang dinilai waktu dimana tensi tinggi


Indonesia Turut Berperan Aktif Wujudkan Keamanan Pangan Global

2 jam lalu

Indonesia Turut Berperan Aktif Wujudkan Keamanan Pangan Global

WHO dan FAO akan bekerja dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk memodifikasi, merancang ulang, atau memperkuat sistem keamanan pangan


BNI Dorong UMKM Miliki NIB

4 jam lalu

BNI Dorong UMKM Miliki NIB

NIB wajib dimiliki oleh segenap pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS,


Ketahui Berbagai Kebijakan Pemerintah untuk Daerah Kepulauan, Apakah Cukup?

5 jam lalu

Ketahui Berbagai Kebijakan Pemerintah untuk Daerah Kepulauan, Apakah Cukup?

RUU Daerah Kepulauan bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah berciri kepulauan. Pemerintah mengklaim telah memberikan perhatian khusus kepada daerah kepulauan melalui berbagai kebijakan.


Bamsoet Apresiasi Sufmi Dasco Raih Gelar Profesor

6 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Sufmi Dasco Raih Gelar Profesor

Sufmi Dasco sudah sejak dahulu aktif menjadi dosen ilmu hukum di Universitas Pakuan, Bogor


Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

6 jam lalu

Ketua MPR Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.


Provinsi Kepulauan Sepakat Memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan

7 jam lalu

Provinsi Kepulauan Sepakat Memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan sudah diperjuangkan sejak 18 tahun lalu, yakni pada dua periode DPR dan dua periode DPD.


BPTP Pastikan Stok Beras Wilayah Jawa Barat Aman

7 jam lalu

BPTP Pastikan Stok Beras Wilayah Jawa Barat Aman

Panen tertinggi dari data sementara berada di wilayah Purwakarta dengan rata-rata produktivitas sebesar 11,2 ton gabah kering panen (GKP).