Mardani H Maming Jadi Tersangka, Pakar Pidana Ragu Eks Bupati Tanah Bumbu Itu Terima Gratifikasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan hingga 11 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mardani H. Maming, diperiksa untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Maming diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. Hadiah itu diduga berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menganggap Mardani tidak bersalah dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor 296 tahun 2011. SK itu berisi persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara. Kasus ini yang diduga membuat Mardani menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Suparji mengatakan, secara hukum SK persetujuan IUP tersebut sah karena telah melalui proses hukum administrasi di tingkat dinas teknis. Baik tentang persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang secara prosedural telah dilalui.

"Dalam kasus cacat prosedur merupakan Ranah Hukum Administrasi untuk penyelesaiannya. Kecuali jika terdapat maladministrasi, utamanya bila terjadi penyalahgunaan wewenang," kata Suparji lewat keterangan tertulis, Kamis, 23 Juni 2022.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan cacat administrasi dalam penerbitan SK Bupati Tanah Bumbu No: 296 tahun 2011, itu cukup ditempuh dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pejabat yang menerbitkan SK tersebut, pejabat atasan Bupati, atau mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Suparji meragukan bahwa Mardani menerima gratifikasi. Sebab, mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Dwiyono Putrohadi Sutopo yang menjadi terdakwa dalam kasus ini mengatakan Mardani tidak mencicipi uang yang diterimanya.

"Dalam persidangan Dwiyono tetap menegaskan Mardani tidak menerima gratifikasi sama sekali. Uang haram itu hanya dinikmati sendiri oleh terdakwa Dwiyono," kata dia.

KPK diketahui telah menetapkan Mardani menjadi tersangka kasus suap. Penetapan ini diketahui dari permintaan pencegahan oleh KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam permohonan itu, Mardani disebut berstatus tersangka.

KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka ini. KPK baru akan mengumumkan tersangka pada saat penahanan atau penangkapan. KPK menyatakan memiliki bukti yang cukup ketika menaikan sebuah kasus ke penyidikan.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan KPK tidak akan berani menetapkan seseorang menjadi tersangka, bila tak memiliki cukup bukti. Dia juga membantah KPK melakukan kriminalisasi terhadap Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.

“Silahkan saja nanti kalau sudah waktunya yang bersangkutan tidak terima ada lembaganya praperadilan dan lain-lain silahkan,” kata dia.

Baca juga: KPK Bantah Ada Mafia Hukum di Balik Kasus Mardani H Maming

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

14 jam lalu

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda, KPK: Agenda di Bali Terjadwal Sejak Awal Tahun

KPK memberi penjelasan soal alasan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK


KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

16 jam lalu

KPK Periksa Pihak Alfimidi Dalami Besaran Suap untuk Wali Kota Ambon

KPK memeriksa GM Legal and Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hemeily sebagai saksi untuk tersangka tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Rich


4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

22 jam lalu

4 Fakta Soal Penundaan Sidang Etik Tiket MotoGP Gara-gara Lili Pintauli ke Bali

Sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar yang direncanakan digelar pada Selasa, 5 Juli 2022 ditunda karena Wakil Ketua KPK itu sedang di Bali.


Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

1 hari lalu

Lima Kontroversi Lili Pintauli Siregar, dari Selamatan hingga Tiket MotoGP

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar kembali menjadi sorotan di kasus dugaan pelanggaran etik.


KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

1 hari lalu

KPK Jebloskan Lai Bu Min Penyuap Rahmat Effendi ke Sukamiskin

KPK menjebloskan terpidana pemberi suap kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan.


Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

1 hari lalu

Firli Bahuri Bilang Tak Ada Entitas yang Bisa Sendirian Memerangi Korupsi

Agar misi ini berhasil, kata Firli Bahuri, anggota G20 harus memperkuat kerja sama.


Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

1 hari lalu

Lili Pintauli Siregar Sedang Berada di Bali, Sidang Etik Ditunda Hingga Senin, 11 Juli 2022

Lili Pintauli Siregar disebut harus menghadiri aca G20 sehingga sidang kode etik harus ditunda hingga pekan depan.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

1 hari lalu

KPK Akan Berikan Pendampingan ke Lili Pintauli Siregar dalam Sidang Etik

Lili Pintauli Siregar memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum KPK dalam menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.


Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

1 hari lalu

Pegiat Anti Korupsi Desak Sidang Etik Lili Pintauli Siregar Digelar Terbuka

Sidang etik Lili Pintauli Siregar akan digelar tertutup sesuai dengan Peraturan Dewas KPK No.3 Tahun 2020.