Jokowi Resmi Teken UU PPP yang Mengatur Metode Omnibus

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Emas HIPMI ke-50 di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat, 10 Juni 2022. (Tangkap layar saluran Youtube Hipmi Tv)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Beleid yang diteken Jokowi pada Kamis, 16 Juni 2022 ini mengatur soal pembentukan aturan lewat metode sapu jagat alias omnibus law.

"Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan," demikian bunyi Pasal 42A yang baru ditambahkan dalam aturan ini.

Kemudian, ada lagi tambahan di Pasal 64 yang ditambahkan dua ayat yaitu:

(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.

(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

a. memuat materi muatan baru;
b. mengubah materi muatan yang memiliki
keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang
diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-
undangan yang jenis dan hierarkinya sama;
dan/atau
c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,
dengan menggabungkannya ke dalam satu
Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui pengesahan RUU PPP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 - 2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Mei 2022. Revisi ini terbit sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menganulir UU Cipta Kerja lantaran metode omnibus tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan. Walhasil, RUU PPP pun diubah atas inisiatif DPR dan akhirnya mengatur soal metode omnibus.

Baca: Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tolak UU PPP, DPR: Itu Hak Mereka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

6 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

8 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

9 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

11 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

13 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

13 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

14 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

15 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

16 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

16 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa