Mahfud Md: Indonesia Tengah Selesaikan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa

Reporter

Editor

Amirullah

Aktivis melakukan aksi kamisan ke-714 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022. Aksi yang sudah digelar selama 15 tahun tersebut mengangkat tema #15TahunAksiKamisan: Keadilan Korban Digadaikan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Indonesia tengah merampungkan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPED).

“Ini mendapat sambutan positif dari Komisi Tinggi HAM, seperti yang saya dengar langsung dari Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet pada saat saya bertemu secara khusus di ruang kerjanya," katanya dalam kenferensi pers yang digelar melalui zoom, Kamis, 16 Juni, 2022.

Mahfud Md menghadiri Sidang Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council/UN HRC) yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 13 Juni 2022. Dalam sidang tersebut, Mahfud menyampaikan banyak hal, seperti penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang berjalan dengan tetap melindungi HAM.

Berikutnya, penetapan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia (RanHAM) 2021-2025 dengan menargetkan empat kelompok rentan, yaitu anak-anak, kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

“Saya nyatakan di Sidang Dewan HAM PBB bahwa pemerintah Indonesia sedang memproses ratifikasi untuk satu Konvensi PBB yang tersisa dari sembilan konvensi pokok PBB yang terkait perlindungan HAM,” ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi dari sembilan konvensi pokok tersebut.

Menurut Mahfud, Dewan HAM PBB tidak memberi catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Komisioner Tinggi HAM menyampaikan ada 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya.

Mantan Ketua MK itu mengatakan dalam tiga tahun terakhir atau sejak 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM.

Dia mengatakan Indonesia telah mengalami kemajuan dan mengkomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

“Saat saya bertemu secara khusus dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, yang mantan Presiden Chile, beliau menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang telah serius dalam memproses penanganan pelanggaran HAM berat dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan," katanya.

Selain itu, Mahfud Md membantah tudingan Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM. Menurutnya, memang ada laporan dari LSM kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH), tapi hal itu tak pernah dibahas di Sidang Dewan HAM.

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

Presiden Kolombia yang baru Gustavo Petro meyakinkan orang-orang pilihannya yang duduk di militer Kolombia bebas dari korupsi dan tak melanggar HAM.


Mahfud Md Ragukan Istri Ferdy Sambo Alami Pelecehan Seksual

2 hari lalu

Mahfud Md Ragukan Istri Ferdy Sambo Alami Pelecehan Seksual

Mahfud Md menilai cerita pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, meragukan.


Komnas HAM Didesak Segera Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat

2 hari lalu

Komnas HAM Didesak Segera Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus kematian Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat


Presiden Jokowi Beri Bintang Penghargaan Kepada 127 Tokoh, Ada Ajip Rosidi Hingga Gugum Gumbira

3 hari lalu

Presiden Jokowi Beri Bintang Penghargaan Kepada 127 Tokoh, Ada Ajip Rosidi Hingga Gugum Gumbira

Presiden Jokowi memberikan bintang penghargaan kepada 127 tokoh yang dianggap berjasa dalam berbagai bidang.


Polri Sebut Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J akan Dibuka di Sidang

3 hari lalu

Polri Sebut Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J akan Dibuka di Sidang

Menurut Dedi, pendapat publik bisa terbelah bila motif itu pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo disampaikan sekarang.


Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

4 hari lalu

Dikritik Banyak Diam di Kasus Brigadir J, DPR Balas Sebut Mahfud Md Banyak Komentar

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tak terima jika lembaganya dituding diam saja dalam kasus Brigadir J. Dia menyebut Mahfud Md menteri komentator.


LPSK Jamin Lindungi Keluarga Jika Bharada E Jadi Justice Collaborator

4 hari lalu

LPSK Jamin Lindungi Keluarga Jika Bharada E Jadi Justice Collaborator

Mahfud Md telah meminta Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Bharada E.


Mahfud MD Sebut Motif Kasus Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Apa Maksudnya?

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Motif Kasus Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Apa Maksudnya?

Mahfud Md menyebut Polri akan melakukan konstruksi perkara kasus pembunuhan Brigadir J, menurutnya motifnya sensitif.


Reaksi Orang Tua Brigadir J Usai Tahu Anaknya Ditembak Atas Perintah Ferdy Sambo

5 hari lalu

Reaksi Orang Tua Brigadir J Usai Tahu Anaknya Ditembak Atas Perintah Ferdy Sambo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Brigadir J ditembak atas perintah atasannya Irjen Ferdy Sambo.


Mahfud MD: Kata Firli Bahuri, Kasus Brigadir J kalau Tak Terungkap Kebangetan

5 hari lalu

Mahfud MD: Kata Firli Bahuri, Kasus Brigadir J kalau Tak Terungkap Kebangetan

Kepada Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus Brigadir J bisa diungkap oleh polisi setingkat Polsek