Ketua Umum Partai Politik Rangkap Jabatan Jadi Menteri, Begini Regulasinya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Suasana pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan resmi melantik 5 menteri dan wakil menteri baru yang masuk ke Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Perdagangan pada Rabu, kemarin.

Zulhas, sapaan karib Zulkifli Hasan, menggantikan Muhammad Lufti.

Zulhas bukanlah satu-satunya Ketua Umum (Ketum) Partai Politik yang diangkat jadi menteri oleh Jokowi.

Selain Ketua Umum PAN itu, Jokowi juga mempercayakan tanggung jawab kementerian kepada sejumlah Ketua Umum partai koalisi.

Di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, serta Ketum PPP Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Lalu, bagaimana sebenarnya regulasi tentang Ketua Umum Partai Politik yang merangkap jabatan sebagai menteri ini?

Saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014 silam, Jokowi melarang menterinya merangkap jabatan, baik sebagai pengurus maupun ketua umum partai politik. Karena regulasi ini, Menteri Jokowi harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Namun, regulasi itu tak berlaku lagi sejak Airlangga Hartarto masuk kabinet pada 2016.

Jokowi mengatakan, dari pengalaman sebelumnya, pengurus partai politik, baik ketua maupun bukan yang terpenting adalah dapat membagi waktu. “Ternyata juga tidak ada masalah,” kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu 23 Oktober 2019 silam. “Dari pengalaman itulah kami memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap.”

Kendati Jokowi tak lagi melarang menterinya merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, namun menurut Undang-undang atau UU, Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebenarnya seorang menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Hal ini tercantum dalam pasal 23, yang berbunyi:

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).”

Sementara itu, menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, salah satu sumber keuangan parpol adalah bantuan keuangan dari APBN/APBD. Pada Pasal 34 disebutkan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari: “Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

HENDRIK KHOIRUL MUHID
Baca : Jokowi Makan Siang Bareng 7 Ketua Umum Partai, Bahas Konsolidasi Politik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KPU Sebut 40 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 24 yang Berkasnya Lengkap

3 jam lalu

KPU Sebut 40 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 24 yang Berkasnya Lengkap

Sebanyak 40 parpol yang mendaftar Pemilu 2024 itu adalah dari 43 parpol pemegang akun sistem informasi partai politik KPU RI.


Sampaikan Visi Misi KIB, Zulkifli Hasan Minta Politik Identitas Dihentikan

5 jam lalu

Sampaikan Visi Misi KIB, Zulkifli Hasan Minta Politik Identitas Dihentikan

Zulkifli Hasan menjelaskan meski PAN, PPP, dan Golkar sepakat membentuk koalisi, mereka tetap membuka ruang dialog dalam visi dan misi KIB.


Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

17 jam lalu

Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hanya KIB yang paling paham soal keberlanjutan ekonomi pasca-Presiden Joko Widodo.


Deklarasi KIB, Tiga Ketum Bakal Sampaikan Visi dan Misi Jelang Pemilu 2024

22 jam lalu

Deklarasi KIB, Tiga Ketum Bakal Sampaikan Visi dan Misi Jelang Pemilu 2024

Tiga Ketua Umum partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bakal menyampaikan visi dan misi menghadapi Pemilu 2024 saat deklarasi


Singgung Alasan Pembentukan KIB, Suharso Monoarfa: Agar Tak Durhaka pada Zamannya

23 jam lalu

Singgung Alasan Pembentukan KIB, Suharso Monoarfa: Agar Tak Durhaka pada Zamannya

Suharso Monoarfa menyebut salah satu tanda zaman besar adalah Masa Keemasan (Golden Time) yang akan dihadapi Indonesia.


Mendag Pastikan Harga Telur dan Tepung Terigu Turun pada Bulan September

23 jam lalu

Mendag Pastikan Harga Telur dan Tepung Terigu Turun pada Bulan September

Mendag fokus mengupayakan stabilitas harga telur dan tepung terigu sekaligus mencari penyebab kenaikannya.


KPU Nyatakan Dokumen 10 Parpol untuk Pemilu 2024 Belum Lengkap

1 hari lalu

KPU Nyatakan Dokumen 10 Parpol untuk Pemilu 2024 Belum Lengkap

Dari 31 parpol yang telah mendaftar untuk Pemilu 2024 sampai dengan saat ini, Idham menyebut akan ada sembilan parpol yang akan mendaftar hari ini.


Zulkifli Hasan Lepas Ekspor Benang Poliester Senilai Rp 5,9 Miliar ke 5 Negara

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Lepas Ekspor Benang Poliester Senilai Rp 5,9 Miliar ke 5 Negara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor produk tekstil yaitu benang poliester senilai Rp 5,9 miliar ke lima negara tujuan.


Bisnis Baju Bekas Tak Dilarang, Mendag: Yang Tidak Boleh Itu Impor

2 hari lalu

Bisnis Baju Bekas Tak Dilarang, Mendag: Yang Tidak Boleh Itu Impor

Kementerian Perdagangan memusnahkan baju bekas impor senilai Rp 8,5 miliar hingga Rp 9 miliar.


Amien Rais Pimpin Pendaftaran Partai Ummat Jadi Calon Peserta Pemilu 2024.

2 hari lalu

Amien Rais Pimpin Pendaftaran Partai Ummat Jadi Calon Peserta Pemilu 2024.

Amien Rais akan hadir langsung memimpin massa Partai Ummat dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 di KPU hari ini.