Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi dan PM Australia Bahas Dana Infrastruktur Rp 2 Triliun, Untuk IKN?

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Perdana Menteri terpilih Australia, Anthony Albanese, dan Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden
Perdana Menteri terpilih Australia, Anthony Albanese, dan Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Autralia Anthony Albanese dan sejumlah pejabat negara tersebut menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 6 Juni 2022. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal dana infrastruktur sebesar 200 juta dolar Australia (sekitar Rp 2 triliun) yang disiapkan oleh pemerintah negeri Kanguru.

Kedutaan Besar Australia di Indonesia dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Jokowi dan Anthonny membahas sejumlah hal penting seperti perdagangan dan investasi bilateral, kerja sama di bidang iklim dan energi, serta kepentingan regional dan global. Selain itu, menurut mereka, hal yang penting dalam kunjungan ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk membuka potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

"Termasuk untuk meneruskan dana infrastruktur dan iklim yang diusulkan Pemerintah sebesar 200 juta dolar Australia dengan Indonesia," demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada Minggu, 5 Juni 2022.

Meski pun demikian,  tak ada keterangan lebih lanjut terkait alokasi penggunaan dana tersebut.

Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur, terutama dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu tak lepas dari mundurnya investor utama proyek tersebut, SoftBank, beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sempat menyatakan ketertarikan sejumlah negara untuk berinvestasi. Dia sempat menyatakan ada minat dari pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mendanai proyek tersebut.

Albanese merupakan pemimpin terpilih Australia dari Partai Buruh yang baru dilantik pada 23 Mei lalu. Dia menyatakan kunjungannya itu menunjukkan betapa pentingnya Indonsia dalam pemerintahan mereka. 

“Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat kami, itulah sebabnya saya berkomitmen untuk berkunjung secepatnya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anthony Albanese menyebut kedua negara memiliki sejarah panjang kerja sama dan persahabatan. Albanese pun menyebut pemerintahan akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memperdalam hubungan ini.

Ia juga menyebut bahwa Australia dan Indonesia selama ini telah bermitra erat dalam isu-isu perdagangan, pembangunan, pendidikan, dan keamanan wilayah. Sehingga selama kunjungan ini, Albanese berharap dapat membangun hubungan yang lebih jauh antar kedua negara.

"Termasuk merevitalisasi hubungan perdagangan kita dan mempromosikan kerjasama di bidang iklim, infrastruktur dan energi," kata dia.

Dalam kunjungannya, Albanese membawa serta Menteri Luar Negeri Senator Penny Wong, Menteri Perdagangan Senator Don Farrell, Menteri Perindustrian Ed Husic, dan Anggota Solomon Luke Gosling OAM.

Sementara Jokowi ditemani oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca: Jokowi Ajak PM Australia Anthony Albanese Gowes Pakai Sepeda Lokal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?