Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar, PAN, PPP Teken Kerja Sama Koalisi Indonesia Bersatu Tanpa Deklarasi

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi (dua kiri) didampingi pengurusnya, Jamaluddin Jafar (kiri) saat meresmikan Areopala Food City di Kafe Kanrejawa, Jalan Areopala (Hertasning Baru) Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi (dua kiri) didampingi pengurusnya, Jamaluddin Jafar (kiri) saat meresmikan Areopala Food City di Kafe Kanrejawa, Jalan Areopala (Hertasning Baru) Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), resmi menandatangani nota kesepahaman untuk Koalisi Indonesia Bersatu di Hutan Kota by Plataran, Jakarta. Koalisi dibentuk, meski belum ada deklarasi di antara mereka.

"Artinya terbuka luas untuk teman partai lain bergabung, karena belum deklarasi," kata Ketua Umum PAN Zulkufli Hasan dalam konferensi pers usai penandatangan kesepakatan, Sabtu malam, 4 Juni 2022.

Zulkifli mengatakan deklarasi koalisi baru akan dilakukan menjelang penutup alias Pemilu 2024 nanti. Komitmen yang sama untuk mengajak partai lain pun disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Di sisi lain, koalisi juga tak menjelaskan banyak soal kemungkinan adanya koalisi lain di kemudian hari yang bisa memecah koalisi ini. "Ini ikhtiar, kalau sudah baik, insyaallah bisa dilewati," kata Zulkifli.

Sementara, Airlangga menyebut koalisi ini juga akan kompak menyusun strategi menuju pemenangan Pemilu 2024. Selain untuk menang di Pemilu, Airlangga beberapa kali menyebut kalau koalisi ini juga bertujuan untuk menghilangkan politik identitas di Tanah Air.

"Kita sudahi politik identitas yang mengoyak tenun kebangsaan kita," kata dia. Sebaliknya, koalisi ingin mengusung politik santun yang diharapkan masyarakat, dengan mengedepankan gagasan dan ide.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Airlangga pun menyebut koalisi ini sebagai nasionalis religius, di mana di dalamnya bergabung juga muslim tradisional hingga muslim moderat. "Jadi tentunya itu yang akan kami dorong (menghilangkan politik identitas)," kata dia.

Sama halnya dengan anggota yang belum final, Koalisi Indonesia Bersatu ini pun juga tak sama sekali menegaskan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung di Pemilu 2024, meskipun Golkar sudah menyatakan mendukung Airlangga sebagai capres.

"Capres Cawapres, nanti kita tulis di bab menjelang kesimpulan," kata Airlangga, memberi analogi perjalanan koalisi ini seperti sebuah buku.

Baca:
Tiga Ketua Umum Parpol Teken Nota Kesepahaman Koalisi Indonesia Bersatu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio saat pengenalan kader baru PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Tiga mantan kader PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Idris Ahmad, dan Jovin Kurniawan bergabung ke PAN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

Eko Patrio dianggap telah berhasil memimpin PAN untuk meraih kursi dalam DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.


PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

1 hari lalu

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono dan Ketua DPC PKB Kota Depok Faizin. Dok. pribadi
PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bersama Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha menikmati hidangan di Restoran Mie Gacoan pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.


Zulhas Ungkap Kader PAN yang Didorong Maju Pilkada Jabar dan Jakarta

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Zulhas Ungkap Kader PAN yang Didorong Maju Pilkada Jabar dan Jakarta

Ketua Umum PAN Zulhas mendorong para kadernya maju dalam Pilkada 2024.


Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPD Partai Golkar Wawan Hikal Kurdi di Sekretariat DPC Partai Gerindra, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/M Fikri Setiawan
Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.