TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Jokowi menunjuk Luhut Pandjaitan untuk mengurus sengkarut minyak goreng di Tanah Air mendapat kritikan dari politikus PDIP.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus menilai langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah keputusan yang tepat.
Menurut Deddy, urusan minyak goreng ini mestinya menjadi tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.
"Jadi ini mengambil alih pekerjaan tiga menteri sekaligus. Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukkan itu juga hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy melalui keterangan tertulis, Selasa, 24 Mei 2022.
Deddy menyebut, jabatan Luhut sudah sangat banyak disamping Menko Marinves. Mulai dari Koordinator PPKM Jawa-Bali hingga Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, semua diurus Luhut. "Kesannya jadi seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP,” kata dia.
Selain itu, kata Deddy, penunjukkan Luhut berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan, karena ia dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng. Ditambah lagi, sebelumnya ada isu konflik kepentingan Luhut dalam bisnis antigen dan PCR ketika menjadi komandan penanganan pandemi.
“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Kan kasihan Pak LBP nanti jadi sasaran rumor lagi," ujar dia.
Menurut Deddy, solusi masalah minyak goreng ini sebetulnya adalah soal konsistensi dalam penegakan aturan hukum serta membangun sistem distribusi yang menutup ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan.
“Kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu. Jadi silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.
Jokowi sebelumnya meminta Luhut membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan wewenang Luhut tak akan melampaui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kami hanya bantu-bantu saja. Enggak ada ambil alih," ujarnya, Senin, 23 Mei 2022.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut akan membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di daerah Jawa dan Bali. Selain itu, Luhut bakal ikut mengawasi distribusi pasokan agar sampai ke masyarakat.
Jodi menegaskan, dalam melaksanakan tugas tersebut, kementerian dan lembaga bakal saling berkoordinasi. Kementerian Luhut akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator.
Selain itu, Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Kejaksaan Agung. Jodi menuturkan pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca-larangan ekspor CPO dan akan melaksanakan rapat secara berkala.
DEWI NURITA | RIANI SANUSI
Baca juga: Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Kemendag: Semacam Sutradara
