TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menggelar rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini.
Saat ditemui wartawan setelah pertemuan, Mahfud menyebut rapat itu membahas strategi memberantas para mafia tanah yang semakin marak saat ini.
"Kan banyak mafia tanah, dimana orang tidak punya hak atas tanah tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, padahal itu tanah negara, tanah rakyat. Nah, ini kita sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 23 Mei 2022.
Mahfud menerangkan, pihaknya bakal memanfaatkan semaksimal mungkin peran institusi hukum dalam memberantas mafia tanah. Ia mencontohkan Kejaksaan Agung yang bakal terus melakukan penyelidikan kepada sengketa lahan yang terindikasi ada peran mafia tanah.
"Hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekali pun akan kami tingkatkan perdatanya, akan kami lihat pidananya supaya mafia tanah ini tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat," kata Mahfud.
Dia menerangkan, saat ini banyak modus mafia tanah dengan mengakui suatu lahan milik seseorang. Padahal, pemilik asli lahan tersebut tidak pernah menjual tanahnya.
Ketika kasus tersebut dibawa ke pengadilan, pemilik lahan yang sah justru kalah dan kepemilikan tanah beralih
"Kasus seperti itu banyak. Ini tadi Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum," ujar Mahfud.
Lebih lanjut, dia menyebut pihaknya bakal segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas praktik mafia tanah. Salah satu lembaga yang akan dilibatkan dalam tim tersebut adalah KPK.
"KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua," kata Mahfud.
Baca juga: Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah
M JULNIS FIRMANSYAH
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
