Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Kategori Kota Layak Anak, Penuhi Hak Perlindungan Khusus untuk Anak

Reporter

image-gnews
Mimpi Makassar Jadi Kota Layak Anak
Mimpi Makassar Jadi Kota Layak Anak
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak. Nantinya, tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kementerian lembaga dan Tim Independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

Kriteria yang Menjadi Indeks Penilaian Kota Layak Anak

Merujuk Pemerintahan Kabupaten Karawang Jawa Barat di situs karawangkab.go.id, ada enam kriteria atau penilian evaluasi kota layak anak, meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan

Ini termasuk terlembaga kabupaten/kota layak anak, tersedia peraturan atau kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, dan adanya keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

2. Hak sipil dan kebebasan

Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, tersedia fasilitas informasi layak anak, dan terlembaganya partisipasi anak.

3. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan ketersediaan kawasan tanpa rokok.

5. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya

Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), persentase Wajib Belajar 12 Tahun, persentase Sekolah Ramah Anak (SRA), tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

6. Hak Perlindungan khusus

Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani, anak korban bencana dan konflik yang terlayani, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, anak korban jaringan terorisme yang terlayani, dan anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya yang terlayani.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: Menteri PPPA Bakal Mengevaluasi Predikat Nindya Kota Layak Anak Depok

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPDB, Ini Konsekuensi Jika Sekolah Terabas Jumlah Rombel Sesuai Dapodik

21 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
PPDB, Ini Konsekuensi Jika Sekolah Terabas Jumlah Rombel Sesuai Dapodik

Jadi, misalnya, kuota per kelas hanya 32 siswa maka saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) maksimal siswa yang diterima hanya sebanyak itu.


Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

4 hari lalu

Wanita menunggu kereta usai berbelanja di pasar stasiun kereta api di Yangon, Myanmar, 20 Agustus 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah membuat kemiskinan di Myanmar meluas.


Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Mewujudkan Komitmen Mengakhiri Eksploitasi Anak

5 hari lalu

Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Hari Dunia Menentang Pekerja Anak: Mewujudkan Komitmen Mengakhiri Eksploitasi Anak

PAACLA Indonesia dan JARAK mengajak semua pihak untuk terus menunjukkan kemajuan dan komitmen dalam penghapusan pekerja anak.


Ibu Cabuli Anak di Tangsel Punya Bayi, KemenPPPA Minta Polisi Tangguhkan Penahanan

8 hari lalu

Konpers Polda Metro Jaya terkait Tindak Lanjut Penanganan tersangka R (22) , ibu yang melakukan tindak asusila terhadap anaknya yang masih berumur 3 tahun. Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Jihan
Ibu Cabuli Anak di Tangsel Punya Bayi, KemenPPPA Minta Polisi Tangguhkan Penahanan

KemenPPPA meminta polisi mengeluarkan kebijakan khusus di kasus ibu cabuli anak di Tangerang Selatan.


Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perlindungan, Ini yang Dilakukan

8 hari lalu

Konpers Polda Metro Jaya terkait Tindak Lanjut Penanganan tersangka R (22) , ibu yang melakukan tindak asusila terhadap anaknya yang masih berumur 3 tahun. Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Jihan
Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perlindungan, Ini yang Dilakukan

Dua aksi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ibunya sendiri viral di media sosial


Wapres Ma'ruf Amin soal Kekerasan di Papua: Penegakan Hukum Jangan Cederai HAM

10 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin soal Kekerasan di Papua: Penegakan Hukum Jangan Cederai HAM

Ma'ruf Amin menekankan diperlukan tindakan tegas dalam menangani pelanggaran hukum tanpa melukai hak asasi manusia atau HAM di Papua.


Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

12 hari lalu

Kapolda Papua Mathius Derek Fakhiri ditemui di Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kapolda soal Kekerasan di Papua Berlanjut: Kemarin Longgar Ada Pilpres

Kapolda Papua mengatakan sempat ada peralihan fokus aparat pada gelaran pemilihan umum, namun kepolisian akan mengambil langkah tegas kasus kekerasan.


Temui LPAI, Sandiaga Uno Bahas Dampak Buruk Game Online

14 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi sentra Tenun dalam Festival Rimpu Mantika Sabtu 27 Apri 2024.
Temui LPAI, Sandiaga Uno Bahas Dampak Buruk Game Online

Sandiaga Uno menyoroti dampak dari game online dalam perkembangan ekonomi digital dan kreatif bagi anak-anak.


5 Nasihat Terkait Norma Masyarakat yang Tak Selalu Harus Dijalankan

14 hari lalu

Ilustrasi cerai. dailymail.co.uk
5 Nasihat Terkait Norma Masyarakat yang Tak Selalu Harus Dijalankan

Beberapa norma masyarakat memang cocok buat sebagian orang tapi belum tentu buat yang lainnya. Jadi, Anda tak perlu harus mengikuti nasihat berikut.


Indonesia - Selandia Baru Berkomitmen Hadapi Radikalisasi Online

17 hari lalu

Indonesia - Selandia Baru Berkomitmen Hadapi Radikalisasi Online

Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Ministry of Foreign Affairs & Trade (MFAT) Selandia Baru berkomitmen melaksanakan penanggulangan terorisme melalui pertemuan ke-2 Joint Working Group Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.