Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mahasiswa mengikuti aksi refleksi 17 tahun kematian Munir di depan Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa 7 September 2021. Aksi tersebut sebagai pengingat kembali kasus kematian Munir serta meminta pemerintah mengungkap kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih mengupayakan untuk menetapkan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi pelanggaran HAM berat. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan kemungkinan penetapan itu tak akan lama lagi.

“Ini akan diputuskan semoga dalam dua bulan ke depan beres,” kata Anam di Bekasi, Kamis, 19 Mei 2022.

Anam mengatakan lembaganya telah mengundang sejumlah ahli untuk menilai kemungkinan kasus ini ditetapkan menjadi kasus pelanggaran HAM berat. Para ahli, kata dia, berpendapat bahwa serangan terhadap Munir memang bukan aksi kriminal biasa.

“Mereka mencontohkan beberapa kasus di dunia internasional dan itu menunjukkan karakter yang sama,” kata Anam.

Anam mengatakan saat ini masih ada perdebatan mengenai kurangnya syarat untuk menetapkan kasus ini ke pelanggaran HAM berat. Syarat itu, kata dia, mengenai jumlah korban. Pelanggaran HAM berat biasa dinilai dari banyaknya jumlah korban.

Namun, Anam mengatakan Komnas telah mendapatkan petunjuk bahwa Munir bukanlah satu-satunya target pada serangan tersebut. Petunjuk inilah yang saat ini sedang didalami oleh Komnas HAM. “Dahulu temuan itu belum kami dalami,” kata Anam.

Permintaan agar Komnas HAM segera menetapkan kasus Munir menjadi pelanggaran HAM berat salah satunya dilakukan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Penetapan kasus itu menjadi pelanggaran HAM berat dinilai penting untuk mencegah kedaluwarsa penuntutan secara pidana.

Bila Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat maka tidak memiliki masa kedaluwarsa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa kedaluwarsa kasus pidana ialah 18 tahun.

Kasus pembunuhan Munir genap 18 tahun pada 2022 ini. KASUM berharap dengan tidak adanya masa kedaluwarsa penegak hukum dapat mencari pelaku lain yang belum diseret ke pengadilan.

Munir tewas dibunuh dengan cara diracun saat penerbangan ke Belanda. Meski sudah ada pelaku lapangan yang telah dipenjara, banyak pihak menilai masih ada aktor intelektual yang belum terungkap.

Baca juga: Amnesty International Dukung 7 September Jadi Hari Pembela HAM Nasional

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

7 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

Komnas HAM menyoroti perlindungan hak hidup warga Negara Indonesia yang bermasalah secara hukum di negara orang.


Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

9 hari lalu

Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

Catatan 28 tahun lalu W.S. Rendra dan sejumlah aktivis ditangkap saat aksi protes pemberedelan Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Editor.


Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

16 hari lalu

Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

Eks Babinsa TNI adalah relawan Anies yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu (BNKAB).


Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

16 hari lalu

Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

Komnas HAM meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan agar penggusuran di kawasan industri Pulogadung ditunda.


Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

17 hari lalu

Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

Rencana penggusuran warga bermula dari kebakaran yang terjadi pada Februari lalu. Warga yang membangun kembali rumahnya dibongkar PT JIEP.


Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

17 hari lalu

Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

Komnas HAM dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB di Eropa.


KontraS Anggap RKUHP Ganggu Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

20 hari lalu

KontraS Anggap RKUHP Ganggu Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

RKUHP dinilai menihilkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.


Kejaksaan Agung Limpahkan Berkas Kasus Paniai Papua ke Pengadilan

21 hari lalu

Kejaksaan Agung Limpahkan Berkas Kasus Paniai Papua ke Pengadilan

Kejaksaan Agung menilai kasus Paniai terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari Komando Militer setempat.


Calon Anggota Komnas HAM Ini Ingin Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

27 hari lalu

Calon Anggota Komnas HAM Ini Ingin Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Remigius Sigid mengatakan jika terpilih sebagai anggota Komnas HAM, dia akan memperkuat lembaga ini menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.


29 Tahun Komnas HAM: Sosok Ali Said, Ketua Komnas HAM yang Aneh di Era Soeharto

28 hari lalu

29 Tahun Komnas HAM: Sosok Ali Said, Ketua Komnas HAM yang Aneh di Era Soeharto

Pada saat yang sama Soeharto menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggota Komnas HAM.