INFO NASIONAL - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, sepakat dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menekankan bahwa kemajemukan yang ada dalam diri bangsa, termasuk perbedaan agama, tidak boleh dijadikan sebagai bahan provokasi dan perpecahan. Khususnya bagi kalangan umat islam, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik justru menjadikan terpecah belah.
Besarnya kekuatan ekonomi umat islam Indonesia bisa dilihat dari laporan State of the Global Islamic Economy 2020/2021 yang melaporkan potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun, tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam yang mencapai 87,2 persen dari populasi penduduk Indonesia.
Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai USD 99 miliar.
"Kekuatan sosial umat Islam Indonesia telah diakui Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) yang beranggotakan sejumlah ulama, pakar, dan tokoh muslim dunia, diketuai Prof. Dr. Syekh Ahmed Al-Tayeb yang saat ini menjabat sebagai Imam Akbar Al-Azhar,” ujar Bamsoet usai menghadiri Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Wapres di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022.
Bamsoet menjelaskan, dalam kunjungan ke Indonesia bertemu Wapres pada akhir 2021 lalu, Majelis Hukama Al-Muslimin (MHM) mengakui bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk mengajari umat islam Indonesia, melainkan untuk belajar tentang islam moderat yang dipeluk umat islam Indonesia. “Majelis Hukama Al-Muslimin juga menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan Indonesia dalam merawat harmoni dan toleransi," kata Bamsoet.
Besarnya kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia, Bamsoet melanjutkan, juga terlihat dari perputaran uang di daerah pada saat mudik lebaran tahun 2022 yang diperkirakan mencapai Rp 258 triliun, ditunjang realisasi penarikan uang tunai pada periode Ramadan dan Lebaran mencapai lebih dari Rp 180 triliun. Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat total aset keuangan syariah tumbuh 17,32 persen year on year dengan nilai mencapai Rp 1.901,1 triliun per September 2021.
"Pada sektor keuangan non perbankan, pemerintah juga telah memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk. Keberadaannya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan Green Sukuk bahkan berhasil meraih penghargaan dunia dalam Climate Bonds Awards 2021," tutur Bamsoet.
Selanjutnya menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia. Dengan nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai 2,9 miliar dollar AS pada 2020.
Menurut Bamsoet, besarnya kekuatan ekonomi umat islam tersebut harus dimanfaatkan oleh Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Saat ini pemegang saham mayoritas Bank Muamalat adalah BPKH sebesar 82,7 persen. BPKH resmi menjadi PSP Bank Muamalat setelah menerima hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) dan SEDCO Group pada 15 dan 16 November 2021. Selain BPKH, saham Bank Muamalat juga dipegang oleh IsDB sebesar 2 persen dan pemegang saham lainnya dengan porsi sebesar 15,3 persen.
"Dengan manajemen yang andal, publik menunggu kiprah Bank Muamalat agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Khususnya dalam mendukung program Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI)," kata Bamsoet.
Halalbihalal tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah; Pimpinan BPKH, Iskandar Zulkarnain; Direktur Utama Bank Muamalat, Achmad Kusna Permana; dan Wakil Ketua Umum MUI, Basri Bermanda. Hadir secara virtual antara lain Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; dan Ketua OJK, Mahendra Siregar. (*)
