Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Penentangan LGBT, Sejuk: Banyak Kebijakan Diskriminatif untuk Komunitas Ini

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) mengatakan sikap publik Indonesia yang kontra terhadap keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT mulai menguat sejak 2016.

“Ini lebih karena pejabat publik mengambil kebijakan yang menentang aktivitas komunitas LGBT. Misalnya, Kemenristekdikti di 2016 melarang LGBT ada di kampus. Berikutnya, Kemensos era Khofifah juga membuat kebijakan terapi konversi untuk menyembuhkan LGBT karena dianggap sebagai penyakit,” kata Manajer Program SEJUK, Tantowi Anwari kepada Tempo, Rabu 11 Mei 2022.

Menurutnya, TNI dan Polri belakangan aktif menolak LGBT di kesatuan mereka. Selain itu, beberapa pemimpin daerah tidak hanya membuat pernyataan anti-LGBT bahkan memproduksi aturan diskriminatif.

“Terakhir Perda P4S Bogor. Itu alasan pertama yang membuat publik mendapat pembenaran untuk menentang keberadaan komunitas ragam gender dan seksualitas,” ucapnya.

Ia menyebutkan agama menjadi alasan utama publik Indonesia membenci LGBT. “Karena alasan itu juga, LGBT, menurut riset-riset yang dibuat rutin Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menjadi salah satu kelompok yang paling dibenci publik Indonesia,” kata Tantowi.

Dia mengatakan ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan komunitas LGBT atau tokoh publik yang punya pengaruh, termasuk influencer membincangkannya, publik akan cepat bereaksi.

“Di sisi lain, ada kecenderungan yang cukup positif, di mana diskursus tentang gender dan seksualitas yang beragam, dalam hal ini LGBT, semakin sering didiskusikan secara terbuka,” kata dia menanggapi pro kontra publik atas podcast Deddy Corbuzier yang mengangkat tema pasangan LGBT.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan jika ruang publik di Indonesia diisi dengan edukasi tentang gagasan keberagaman gender dan seksualitas, dengan menjadikan riset dan ilmu pengetahuan sebagai basis diskursus, dia optimis trend di dunia akan mulai menerima, menghormati bahkan bersolidaritas terhadap LGBT.

“Pelan-pelan menjadi kesadaran publik di Indonesia, misalnya dari sisi medis dan psikologis (PPDGJ III di Indonesia, American Mediacal Association, American Psychiatric Association, dll), neurologi, WHO, dan seterusnya,” ucapnya.

Tantowi mengatakan pihaknya secara perlahan meyakini, penerimaan terhadap fakta gender dan seksualitas yang beragam akan menjadi kesadaran dan sikap publik Indonesia, setidaknya LGBT sebagai sesama manusia.

“Ini bisa terjadi kalau media dan perbincangan publik yang mengangkat isu keberagaman gender dan seksualitas didasarkan pada rujukan atau diskursus yang lebih didasarkan pada ilmu pengetahuan dan tafsir-tafsir keagamaan yang progfresif,” ucapnya.

Baca juga: Perda Penyimpangan Seksual Kota Bogor Diminta Ditinjau Ulang

MUTIA YUANTISYA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kepala Kepolisian London Minta Maaf pada LGBT, Ini Sebabnya

2 hari lalu

Para peserta mengikuti Pride London Parade tahunan yang menyoroti isu-isu komunitas gay, lesbian dan transgender, di London, Inggris 25 Juni 2016. REUTERS/Peter Nicholls -
Kepala Kepolisian London Minta Maaf pada LGBT, Ini Sebabnya

Kepala Polisi Metropolitan London meminta maaf kepada komunitas LGBT+ atas kegagalan di masa lalu.


Anak 12 Tahun di Amerika Serikat Minta Hak Kebebasan Berbicara ke Pengadilan

8 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Anak 12 Tahun di Amerika Serikat Minta Hak Kebebasan Berbicara ke Pengadilan

Permintaan Liam Morrison untuk mendapatkan hak kebebasan berbicara soal gender ditolak pengadilan Massachusetts.


4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

8 hari lalu

Aldi Taher didaftarkan sebagai bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 bersama Partai Perindo. Ia akan bertarung memperebutkan suara warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Instagram
4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

Aldi Taher didaftarkan bakal calon anggota legislatif oleh dua partai, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo


Kemnaker Rilis Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

8 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merilis Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, di Kantor Apindo, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Kemnaker Rilis Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.


Putusan Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sesama Jenis Tidak Konstitusional

10 hari lalu

Orang-orang termasuk pengacara penggugat memegang spanduk dan bendera, setelah pengadilan rendah memutuskan bahwa tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis adalah tidak konstitusional, di luar pengadilan distrik Nagoya, di Nagoya, Jepang tengah, 30 Mei 2023. Kyodo. Mandatory credit Kyodo via REUTERS
Putusan Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sesama Jenis Tidak Konstitusional

Meskipun jajak pendapat menunjukkan sekitar 70% masyarakat mendukung pernikahan sesama jenis, Partai PM Kishida yang konservatif menentangnya.


Uganda Sahkan Undang-undang anti-LGBT Terberat, Pelaku Terancam Hukuman Mati

11 hari lalu

Presiden Uganda  Yoweri Museveni. REUTERS/Abubaker Lubowa
Uganda Sahkan Undang-undang anti-LGBT Terberat, Pelaku Terancam Hukuman Mati

Presiden Uganda Yoweri Museveni menandatangani undang-undang anti-LGBT terberat di dunia, dengan hukuman mati untuk homoseksualitas


Malaysia Sita Ratusan Jam Tangan Swatch karena Dukung LGBT

17 hari lalu

Swatch Pride Collection. swatch.com
Malaysia Sita Ratusan Jam Tangan Swatch karena Dukung LGBT

Malaysia dilaporkan menyita 164 jam tangan buatan merk Swiss, Swatch, karena mendukung LGBT.


Mahfud Md Jelaskan Tidak Ada Pasal LGBT di KUHP Baru, Sebut Tidak Bisa Pidanakan Kodrati

19 hari lalu

Menkopolhukam Mahfud Md melakukan sidak di Pelabuhan Batam Centre, Batam, Kamis, 6 April 2023. Sidak dilakukan setelah Mahfud menerima laporan soal adanya tindak pidana perdagangan orang melalui pelabuhan tersebut. TEMPO/ YOGI EKA SAHPUTRA
Mahfud Md Jelaskan Tidak Ada Pasal LGBT di KUHP Baru, Sebut Tidak Bisa Pidanakan Kodrati

Mahfud Md menjelaskan alasan mengapa LGBT tidak dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru.


AS Ubah Aturan, Izinkan Pria Gay dan Biseksual Jadi Donor Darah

26 hari lalu

Ilustrasi donor darah (Pixabay.com)
AS Ubah Aturan, Izinkan Pria Gay dan Biseksual Jadi Donor Darah

Pria gay dan biseksual tak perlu waktu agar bisa ikut donor darah. Amerika Serikat mengubah aturan.


Ragam Hasil Pengamatan Pra Pemilu 2024 Komnas HAM, Siapa Saja yang Rentan?

27 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ragam Hasil Pengamatan Pra Pemilu 2024 Komnas HAM, Siapa Saja yang Rentan?

Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu 2024 untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara. Apa dan siapa saja?