TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua mengecam dugaan serangan ke kantor LBH Papua di Jayapura tadi pagi. Mereka menduga serangan tersebut berkaitan dengan upaya LBH Papua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kejadian ini merupakan serangan terbaru dari banyak sekali kasus penyerangan terhadap para pembela HAM, baik di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia,” tulis Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua dalam rilis, Senin, 9 Mei 2022.
Diberitakan sebelumnya, kantor LBH Papua diduga diserang dengan membakar satu unit sepeda motor CBR yang terparkir di garasi. Pihak LBH pun melihat ada sumbu dan sisa bensin dari sebuah plastik.
Sepeda motor yang telah terbakar itu pun dikeluarkan dari garasi agar api tidak menyulut ke mana-mana.
Berdasarkan penelusuran mereka, warga sekitar menyatakan sempat melihat seseorang memakai sweater hitam, bertopi, dan memakai masker keluar dari lingkungan kantor LBH.
“Melihat pola kejadian-kejadian tersebut, serangan ini patut diduga terkait dengan upaya LBH Papua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendampingi korban-korban pelanggaran HAM, mulai dari mahasiswa, buruh, masyarakat adat hingga aktivis,” tulis dalam rilis tersebut.
Sebelumnya, kantor LBH Yogyakarta dilempari bom Molotov saat waktu dini hari pada September 2021, dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Kemudian rumah orang tua pengacara HAM Veronica Koman juga diserang oleh orang tidak dikenal dengan melempar bahan peledak ke garasi pada November 2021.
Koalisi ini menilai serangan kepada pembela HAM Papua merupakan serangan terhadap demokasi. Mereka mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan tersebut.
“Apalagi pemerintah berhutang janji untuk segera menyelesaikan permasalahan Papua, termasuk permasalahan pelanggaran HAM,” tulis rilis tersebut.
Mereka menilai kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan yang mengakbatkan pembela HAM selalu dirundung rasa takut setiap mengadvokasi, terutama kepada orang Papua. Koalisi juga menganggap negara tidak serius dalam penyelesaian masalah Papua.
Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua pun mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Selain mendesak polisi agar mengusut tuntas serangan ke LBH Papua, mereka juga meminta agar pemerintah menjamin tak terjadinya serangan serupa terhadap para pembela HAM.
Koalisi Kemanusiaan Papua terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Federasi KontraS, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas.
