TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto setidaknya menghabisakan waktu kurang lebih 50 menit untuk menyampaikan pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI ke-8 usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2024. Namun dari sekian persoalan yang dirincinya, kata lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) nyaris tidak terdengar.
Melalui pidato tersebut, Prabowo membahas soal hambatan dan ancaman yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dia menyebut tantangan tersebut bukanlah tantangan yang ringan. Tantangan itu, kata Prabowo, bisa berasal dari luar atau dalam bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang sempat Prabowo singgung di antaranya soal korupsi, kemiskinan, pangan, air, energi, gizi anak-anak, dan sejumlah problem lainnya.
Prabowo menyatakan bangsa Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap semua permasalahan yang ada. “Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, kalau melihat sesuatu yang tidak enak memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah,” ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Meskipun sempat membahas swasembada pangan, swasembada energi, serta kekayaan alam, pidato tersebut tidak menyinggung soal kelestarian dan daya dukung lingkungan. Kata ‘lingkungan’ juga tidak terucap.
Sementara itu, salah satu hal yang ditekankan Prabowo adalah hilirisasi komoditas dalam menambah kekuatan ekonomi. Menanggapi hal tersebut Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim menilai, Prabowo seharusnya tidak hanya sekadar melanjutkan penghilirian yang dimulai Presiden ke-7 Jokowi sebelumnya. Namun, sudah menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya alam, seperti nikel, berbasis rakyat.
“Kalau dorongannya partisipatif rakyat, saya kira hilirisasi yang dicita-citakan bisa tercapai,” kata Aulia. Selain itu, pengelolaan dampak lingkungan bisa lebih terkontrol. “Penangannnya akan jauh lebih efisien karena partisipatif,” ujarnya.
Selain itu, dalam pidato inaugurasinya, berdasarkan pantauan Tempo, Prabowo tidak mengucapkan kata-kata “hak asasi manusia” atau “HAM” hingga pidato politiknya itu berakhir. Prabowo juga tidak mengungkit penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dalam pidato tersebut.
Meski begitu, Prabowo sempat menyatakan komitmennya untuk berdemokrasi. Dia mengatakan demokrasi adalah kehendak dari para pendiri bangsa. “Kita menghendaki kehidupan demokrasi,” kata Prabowo.
Prabowo berujar demokrasi yang dia harapkan adalah demokrasi khas Indonesia. “Yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita,” kata dia.
Demokrasi Indonesia, kata dia, harus menjadi demokrasi yang santun, di mana perbedaan pendapat eksis tanpa permusuhan. “Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengharapkan demokrasi yang jauh dari tindak kekerasan. “Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, adu domba, hasut menghasut, harus yang sejuk. Demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur,” kata dia.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | SULTAN ABDURAHMAN | RIZKI YUSRIAL | RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan Editor: Kabinet Gemoy Prabowo, Dosen Politik Unud: Hukum Harus Berada dalam Kondisi Ideal
