TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad, meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju. Hal itu sebagai salah satu langkah mencegah terus menurunnya penilaian kinerja Jokowi seperti pada hasil sejumlah lembaga survei.
"Dari data survei ini, Pak Jokowi segera mengevaluasi kinerja kabinetnya, khususnya menteri yang menimbulkan polemik dan tidak serius mengatasi persoalan ekonomi," ujar Mochtar dalam keterangannya, Rabu, 27 April 2022.
Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia menyatakan penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden terus menurun.
Meskipun angka kepuasan masyarakat masih di atas 50 persen, mereka menilai tren penurunan terus berlangsung sejak awal tahun ini.
Data Charta Politika misalnya, menyebutkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi turun dari 71,7 persen pada Januari lalu menjadi 65,3 persen pada Februari dan menjadi 62,9 pada survei terakhir bulan ini. Menurut mereka, penurunan itu tak lepas dari permasalahan ekonomi dan mahalnya harga bahan pokok seperti minyak goreng.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat, mencapai 68,5 persen, setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hanya 18,2 persen yang tak setuju dan sisanya tak menjawab.
Mochtar menilai kebutuhan reshuffle kabinet sangat mendesak terutama pada kementerian terkait harga kebutuhan pokok dan energi. Menurut dia, hasil survei juga dengan jelas menunjukkan harga bahan pokok menduduki nomor urut satu dengan 47,6 persen sebagai masalah mendesak yang perlu diselesaikan.
"Ini prioritas masalah yang harus diatasi oleh kabinet Jokowi," kata Mochtar.
Presiden Jokowi memang sempat dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada bulan Maret lalu. Dia disebut akan memberikan kursi menteri kepada Partai Amanat Nasiional yang baru belakangan bergabung dengan koalisi partai pengusung pemerintah. Jokowi juga sempat menyentil sejumlah menteri yang disebut memiliki kinerja buruk. Dia mengancam akan mengganti menteri yang tak memihak barang produksi dalam negeri untuk belanja anggaran mereka.
