Sebanyak 56,4 persen masyarakat juga menilai kondisi perekonomian buruk. Nilai itu naik dari survei serupa pada Februari 2022 yang hanya mencapai angka 52,4 persen. Jumlah masyarakat yang menilai kondisi perekonomian saat ini sangat buruk juga mengalami peningkatan dari 5,9 persen pada Februari lalu menjadi 9,7 persen pada survei terakhir ini.
Sementara jumlah masyarakat yang menyatakan pereknomian baik dan sangat baik mengalami penurunan. Saat ini, hanya 28,7 persen masyarakat yang menyatakan perekonomian baik dan 3,4 persen menyatakan sangat baik.
Dalam survei Charta Politika itu, masyarakat juga menilai persoalan paling pokok yang harus diselesaikan pemerintah adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok. Hal itu mendapatkan 47,6 persen suara sementara kemiskinan (22,1 persen), pengangguran (11,1 persen) dan daya beli yang rendah (7,5 persen) menjadi masalah berikutnya.
Optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia dalam satu tahun ke depan pun berada di zona bahaya. Haya 59,6 persen masyarakat optimis keadaan akan lebih baik sementara 33,6 persen tidak optimis dan 6,8 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab.
Dalam paparannya, Yunarto Wijaya juga menyatakan tingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian terus menurun. Hal itu terlihat sejak November tahun lalu. Saat itu, sebanyak 72,9 persen masyarakat masih menyatakan optimis keadaan ekonomi akan membaik.
Kinerja di bidang hukum mendapatkan penilaian yang sedikit lebih baik dibandingkan Februari lalu. Sebanyak 53,4 persen masyarakat menyatakan kinerja penegakan buruk baik dan 3,0 persen menilai sangat baik. Hanya 35,1 persen masyarakat yang menilai kinerja bidang hukum buruk dan 4,,3 persen menilai sangat buruk, sementara 4,2 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Penilaian publik mengenai kondisi pemberantasan korupsi juga mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Sebanyak 50,7 persen masyarakat menyatakan baik dan 3,1 persen menyattakan sangat baik. Sisanya, 36,4 persen menyatakan buruk, 5,6 persen sangat buruk dan 4,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Di bidang demokrasi, masyarakat menilai kondisi saat ini tak jauh berbeda ketimbang hasil survei Februari lalu. Sebanyak 62,5 persen masyarakat memberikan penilaian baik dan sangat baik sementara 32,6 persen menilai buruk dan sangat buruk.
Wacana reshuffle kabinet memang sempat berhembus kembali sejak Maret lalu. Presiden Jokowi disebut akan memberikan jatah menteri kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru belakangan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.