Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Kaltim Bubar Usai Teken MoU

image-gnews
Aliansi Mahakam menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Senin, 11 April 2022. TEMPO/SAPRI MAULANA
Aliansi Mahakam menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Senin, 11 April 2022. TEMPO/SAPRI MAULANA
Iklan

TEMPO.CO, Samarinda - Demo mahasiswa yang melibatkan Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) dilakukan di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Senin, 11 April 2022.

Massa bergerak sejak pagi hari, sebelumnya mereka berkumpul di sejumlah lokasi. Mulai dari Islamic Center Samarinda, Kampus Universitas Mulawarman, dan Samarinda Seberang. Aliansi Mahakam tiba di depan DPRD Kaltim pada siang hari.

"Ada tiga tuntutan, pertama menolak kenaikan BBM (bahan bakar minyak), kenaikan PPN, dan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," kata Korlap II Aliansi Mahakam Alfonsius Limba usai aksi, Senin 11 April 2022.

Ribuan massa ada yang datang membawa bendera organisasi, membawa spanduk, dan dilengkapi dengan mobil bak terbuka yang menjadi sentral komando dan dilengkapi pengeras suara.

Di atas mobil komando, perwakilan organisasi melakukan orasi, menyampaikan aspirasi secara bergiliran.

Hal tersebut berlangsung hingga sore hari, aksi bubar sekitar pukul 17.00 Wita, usai Pimpinan DPRD Kaltim keluar menemui massa dan menandatangani memorandum of understanding (Mou).

"Kami menerima dengan baik, mendukung penuh terhadap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Demokrasi harus kita jaga, kita harus patuh terhadap konstitusi," kata Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menggunakan pengeras suara, ia bersama Wakil Ketua DPRD Sigit Wibowo dan Seno Aji.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ucapan Makmur, disambut sorak oleh peserta aksi. Usai Makmur, giliran mahasiswa membacakan MoU yang disodorkan ke DPRD Kaltim. Yakni menolak dan meminta pembatalan kenaikan BBM, menolak dan meminta pembatalan kenaikan PPN, dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.

Ada tiga nama mewakili mahasiswa, yakni Arya Yudistira Palambang, Muhammad Hasbi Moa W.A, dan Muhammad Achzani Seftianur. MoU kemudian ditandatangani Makmur HAPK. Usai penandatangan MoU massa membubarkan diri dengan tertib.

"Tujuan dari MoU yaitu untuk meminta sikap dari pimpinan DPRD Kaltim atas tiga tuntutan kami. Aksi tidak sampai di sini, dikarenakan tuntutan yang kami bawa akan terus dikawal sampai tuntas. Dan teman-teman akan turun ke jalan lagi jika belum ada keputusan final di pusat," kata Alfons.

SAPRI MAULANA

Baca: Demo 11 April di Makassar Ricuh: Ada Pelemparan Batu hingga Pakai Anak Panah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

3 hari lalu

Dua orang terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksana Jalan Nasional wilayah I Kaltim, Riado Sinaga (kanan) dan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Tipe B) Rahmat Fadjar, seusai mengikuti sidang lanjutan dilakukan secara daring oleh pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Samarinda, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk kedua terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur 2023 dari anggaran APBN sebesar Rp.50,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

KPK memeriksa tiga saksi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.


Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

6 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri Perumahan. Ini rekam jejak pernyataan kontroversialnya selama ini soal kritik KPK, Demo Mahasiswa, oposisi kritis.


Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Sita Brankas dari Penggeledahan Rumah di Kalimantan Timur

11 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Sita Brankas dari Penggeledahan Rumah di Kalimantan Timur

KPK menyita sejumlah dokumen dari empat brankas seusai penggeledahan di Samarinda dan Kutai Kertanegara.


KPK Panggil Eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek soal Dugaan Korupsi Izin Tambang

12 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek soal Dugaan Korupsi Izin Tambang

Menurut jubir KPK, pemeriksaan Awang Faroek berlangsung di Kalimantan Timur.


Kementerian Luar Negeri: Forum Bisnis INASCA dan IEBF Hasilkan Kesepakatan Senilai Rp 304 Triliun

28 hari lalu

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury membuka Indonesia-South and Central Asia atau INASCA Bussiness Forum di Four Seasons, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kementerian Luar Negeri: Forum Bisnis INASCA dan IEBF Hasilkan Kesepakatan Senilai Rp 304 Triliun

Kementerian Luar Negeri RI menyebut INASCA dan IEBF menghasilkan kesepakatan total keuntungan senilai Rp 304 triliun.


Kejagung Tangkap Zainal Muttaqin Buron Kasus Penggelapan

32 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, 12 Agustus 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kejagung Tangkap Zainal Muttaqin Buron Kasus Penggelapan

Kejagung menangkap eks Wakil Komisaris Utama di PT Duta Manuntung, Zainal Muttaqin, buron penggelapan sekaligus terpidana 4 tahun 6 bulan.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

34 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.


Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

36 hari lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

Menurut Koordinator Pokja 30 di Kalimantan Timur, Buyung Marajo menuturkan pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataan.


KPK Cegah Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Luar Negeri, Dasar Hukum Larangan Tersebut

37 hari lalu

Gubernur Kalimantan Timur, Awang faroek Ishak. TEMPO/Firman Hidayat
KPK Cegah Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Luar Negeri, Dasar Hukum Larangan Tersebut

KPK cegah Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek bepergian ke luar negeri, bagaimana dasar hukum dan prosedur pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri?


Korupsi IUP di Kalimantan Timur, KPK Periksa 10 Saksi

37 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IUP di Kalimantan Timur, KPK Periksa 10 Saksi

KPK memeriksa 10 saksi dugaan tindak pidana korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur.