"Aliansi BEM Seluruh Indonesia bersama Aliansi BEM PTMI akan membuat gerakan, sebagaimana jawaban dari H+14 sejak hari yang telah dijanjikan oleh pak Jokowi menjawab 6 tuntutan rakyat terbilang 11 April mendatang," demikian isi ajakan demo di akun instagram @bem_si.
Unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demo pada 28 Maret lalu. Dalam demo tersebut BEM SI akan membawa enam tuntutan, salah satunya ialah "Mendesak dan Menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara".
Wiranto juga menjelaskan alasan bertemu dengan BEM Nusantara, bukan dengan BEM Seluruh Indonesia. "Kami tidak memilih-milih, tapi yang hari ini siap adalah BEM Nusantara. Tentu kalau BEM yang lain bersedia, kita terbuka," kata dia.
Wiranto menyebut pihaknya terbuka untuk berdialog dengan siapa saja, karena menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. "Apalagi di dewan pertimbangan presiden tugasnya memang mendengar, melihat yang terjadi di lapangan kemudian kita olah menjadi bahan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden Republik Indonesia bapak Jokowi," kata dia.
Adapun dengan BEM Nusantara, Wiranto ikut membahas soal isu Jokowi 3 periode hingga penundaan Pemilu 2024. "Saya sampaikan (ke mahasiswa) ini perlu klarifikasi, intinya mengapa meributkan itu tatkala masih berbentuk wacana," kata Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan ke mahasiswa kalau siapapun tentu boleh menyampaikan wacana ke publik. Tapi soal wacana Jokowi 3 periode, eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan ini mengaku meminta mahasiswa untuk berpikir rasional.
Pertama terkait peluang terjadinya Jokowi 3 periode lewat amandemen UUD 1945. Menurut dia, ada banyak sekali syarat untuk mengubah UUD, di antaranya mengumpulkan suara yang setuju. Sementara saat ini, baru 3 partai politik saja yang menyuarakan isu ini.
Kedua, Wiranto menyebut sejauh ini tak ada kegiatan apapun di DPR maupun lembaga pemilu yang mengisyaratkan penundaan pemilu. Ketiga, pemerintah masih sibuk dengan urusan penyehatan ekonomi nasional dan mitigasi Covid-19.
"Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode," kata dia. Terakhir, kata Wiranto, Jokowi juga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode ini.
Baca: Ini Alasan Zulkifli Hasan Tak Lagi Dukung Ide Penundaan Pemilu 2024
