TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, memang masih banyak kelompok yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Pramono menampik Istana mendukung upaya-upaya itu.
"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kan kita tahu, untuk mengubah amandemen tidak akan mudah dan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ujar Pramono saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, 4 April 2022.
Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan komitmen taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. "Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik (taat konstitusi), yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Jadi saya yakin, apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tutur Pramono.
Dengan demikian, Pramono memastikan tidak ada anggaran negara yang dipakai untuk mendukung agenda-agenda deklarasi Presiden Jokowi 3 periode tersebut. "Tidak ada anggaran, baik di Setneg, Seskab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," kata Pramono.
Sementara itu, para pakar politik menyebut pernyataan Jokowi masih bersayap karena tidak pernah tegas menolak amandemen konstitusi, yang bisa menjadi celah lolosnya agenda perpanjangan masa jabatan presiden.
"Persoalan wacana masa jabatan presiden tidak akan beres selama Jokowi masih malu-malu tapi mau. Jokowi mesti bilang ke masyarakat bahwa di masa kepemimpinannya tidak boleh ada amandemen, baru persoalan ini aman beres," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Ahad, 3 April 2022.
