TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsa Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla lewat keterangan tertulis, Ahad, 3 April 2022.
La Nyalla menyebut, berdasarkan analisa big data yang dimiliki lembaganya, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode semakin turun dari 28 persen menjadi 23 persen.
“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat untuk isu yang sama,” ujar dia.
Di saat bersamaan, ujar La Nyalla, sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. "Dari pantauan big data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.
“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Sekarang skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” tutur La Nyalla.
Ia menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," tutur La Nyalla.
Suara-suara mendukung ide "Jokowi 3 Periode" kembali digulirkan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan--yang didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.
Kasak-kusuk lantas merebak bahwa deklarasi itu merupakan arahan Luhut. Jubir Luhut, Jodi Mahardi membantah bahwa bosnya memberi perintah. "Tidak ada perintah, malah dilarang untuk membuat pernyataan perpanjangan atau tiga periode. Ya kalau ada yang spontan wajar aja lah, namanya juga presiden populer. Sama saja kayak kunjungan presiden ke daerah, suka diteriakin tiga periode atau perpanjangan," tutur Jodi, Ahad, 3 April 2022.
Agenda Jokowi 3 Periode merupakan kelanjutan ide penundaan Pemilu 2024 yang digelindingkan tiga ketua umum partai pro-pemerintah sejak Februari lalu. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Meski menyatakan patuh pada konstitusi, Presiden Jokowi tak menampik gagasan itu.
"Persoalan wacana Jokowi 3 periode tidak akan beres selama Jokowi masih malu-malu tapi mau dan tim-timnya memobilisasi dukungan masyarakat. Isu ini akan membuat masyarakat terbelah," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Ahad, 3 April 2022.
