Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Keturunan PKI Boleh Jadi Tentara, Suara Warganet Terbelah

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro (kanan) di Mabes TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat, 4 Maret 2022. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro (kanan) di Mabes TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat, 4 Maret 2022. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota tentara ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Ada yang menolak, namun ada juga yang mendukung.

Pro dan kontra dari masyarakat itu bisa dilihat dalam unggahan di media sosial Instagram tempo.co dalam unggahan berjudul "Pintu Tentara buat Keturunan PKI".

Salah satu komentar yang mendukung kebijakan Andika tersebut datang dari akun @tengistianto. Dia menilai anak cucu para anggota PKI atau pun orang yang dicap PKI pada jaman dahulu tak ada lagi hubungannya dengan organisasi terlarang itu. Dia juga menilai PKI sudah tak ada lagi di Indonesia dan menyebut bahwa terorisme adalah musuh utama masyarakat Indonesia saat ini.

"Bravo pak Panglima, sdh selayaknya kita tidak diskrimintif terhadap anak-anak eks PKI yang saat itu mereka juga tidak tahu perbuatan orang tuanya. Tidak layak kalau anaknya menanggung dosa yang tidak mereka perbuat," tulis @tengistianto.

"Lagian saat ini kenapa kita harus takut sama PKI. Dulu saja saat personil TNI belum sebegitu kuatnya kita bisa menumpas PKI sampai keakar-akarnya. Kini TNI kita sudah sangat kuat dan mumpuni kenapa malah kita sangat khawatir akan kebangkitan PKI??!! rasanya ini kelewat berlebihan. PKI sudah tidak ada dibumi pertiwi. Yang ada justru terorisme. Yang kita takutkan saat ini adalah terorisme!"

Pendapat senada dituliskan oleh akun @iqbal.abimata. Dia menilai seorang anak tak seharusnya menanggung beban dosa kakek atau buyutnya.

"Ya, karena kita tak pernah bisa memilih dikeluarga mana kita dilahirkan. Seorang anak tak seharusnya menanggung beban dosa kakek atau buyut nya," tulis dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akan tetapi sebagian besar komentar justru menyayangkan kebijakan Panglima TNI tersebut. Bahkan ada yang khawatir PKI akan bangkit.

"Soekarno juga memegang PKI, ujung-ujungnya? tau sendiri dikasih hati minta jantung. Kalau sudah begitu ideologinya ya susah. PKI sekarang underground dikasih jalan ? ya makin senang dong. wkkwkw," tulis akun @arimuhammadnoer.

"Ideologi PKI tidak akan pernah mati walau ke anak cucunya.. Jangan terkejut suatu saat nanti terjadi lagi pemberontakan dan perang saudara ditubuh TNI," tulis akun @yantosupri78.

Panglima TNI Andika Perkasa menghapus larangan keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota tentara. Hal itu disampaikan Andika dalam rapat koordinasi penerimaan anggota baru TNI.

Andika Perkasa menyatakan bahwa dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966 yang selama ini menjadi landasan pelarangan tersebut tak ada kalimat bahwa keturunan PKI dilarang menjadi anggota TNI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

4 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

21 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

4 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

5 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

6 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

8 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

8 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

11 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

14 hari lalu

Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Berdasarkan LHKPN 2022, Tonny memiliki harta kekayaan sebesar 11.290.032.382. Harta tersebut terdiri dari empat tanah dan bangunan dengan total Rp 8.350.000.000 yang berada di beberapa lokasi di Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti.
Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

Panglima TNI pimpin serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma.