Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apdesi akan Somasi Kelompok Surta Wijaya yang Deklarasi Jokowi 3 Periode

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Rabu, 30 Maret 2022. Presiden meninjau infrastruktur fasilitas pariwisata di Candi Borobudur. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Presiden-Lally Rachev
Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Rabu, 30 Maret 2022. Presiden meninjau infrastruktur fasilitas pariwisata di Candi Borobudur. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Presiden-Lally Rachev
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Arifin Abdul Majid, menyesalkan agenda silaturahmi nasional beberapa kepala desa di Istora Senayan, Jakarta pada 29 Maret 2022. Menurut dia, pertemuan itu menimbulkan gejolak di internal, setelah muncul narasi kepala desa mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 Periode.

Arifin mengatakan mereka tidak pernah menyatakan dukungan tiga periode Presiden. Kemudian, ia mengatakan APDESI yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah yang dibawah dirinya. 

“Berdasarkan UU Ormas, tidak mungkin ada nama singkatan yang sama. Selanjutnya, kami keberatan karena seolah-olah APDESI kami. Kepala desa dan perangkat desa aktif tidak diperkenankan ikut kegiatan yang sifatnya politik. Itu lebih parah lagi, kan tidak ada dasar hukumnya, tiga periode tidak ada. Kalau kepala desa itu ada,” kata Arifin Abdul Majid kepada Tempo saat konferensi pers di Banjarmasin, Kamis 31 Maret 2022.

Abdul Majid mengimbau kepala desa tidak membuat kebohongan di depan publik. “Kami bukan mengutuk keras. Kami akan melakukan somasi dan lain-lain setelah kajian di internal DPP APDESI bagaimana menyikapi insiden pada 29 Maret 2022. Intinya kami tidak bicara person, kami bicara karena organisasi kami dicatut,” kata Abdul Majid.

Ia turut menunjukkan salinan SK Kemenkumham AHU/0001295/AH.0108 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan APDESI, dengan pengurus atas nama Arifin Abdul Majid selaku Ketua Umum APDESI, Muksalmina selaku Sekjen APDESI, dan jajaran pengurus lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ini resmi dikeluarkan Kemenkumham Republik Indonesia. Kalau ada kelompok lain yang mengatasnamakan APDESI, mohon pihak terkait menanyakan keabsahan yang dikeluarkan,” ujar Abdul Majid.

Abdul Majid enggan berspekulasi apakah ada penggerak atau tidak atas isu Presiden Joko Widodo tiga periode oleh APDESI kubu Sutawijaya. “Itu hak mereka bersuara, tapi APDESI kami dan anggota kami tidak punya kewenangan menyuarakan itu,” ucap Abdul Majid.

Sementara itu, Sekjen DPP APDESI, Muksalmina, mengaku internal APDESI tidak pernah menyinggung isu masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Sebab, kata dia, kepala desa aktif dilarang berpolitik. Muksalmina menerima laporan ada beberapa kepala desa mendapat undangan tidak resmi lewat aplikasi WhatsApp, sehingga ikut silatnas di Istora Senayan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

1 jam lalu

Ketua MK Anwar Usman saat menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menilai putusan batas usia capres akan berbeda jika Anwar Usman tak ikut ambil bagian.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

2 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

4 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Firli mengaku tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO/Magang/Joseph.
Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan proses etik terhadap Firli Bahuri akan selesai secepatnya.


Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

Forum Alumni UI mendesak Presiden Jokowi untuk cuti sementara sebagai Presiden RI karena anak kandungnya, Gibran ikut Pilpres 2024.


Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

Politikus PDIP Deddy Sitorus menjelaskan pernyataan ketua umum partainya, Megawati Seokarnoputri yang menyebut pemerintah saat ini seperti Orde Baru.


Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

5 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, bagaimana aturannya?


Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

5 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk kantor di Balai Kota Solo meski hari ini merupakan kampanye perdana Pemilu 2024, Selasa 28 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

Gibran Rakabuming mengaku belum mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres 2024.


Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

6 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

Rocky Gerung mengatakan laporan PDIP sudah dicabut tapi ada berita kalau Bareskrim Polri masih memeriksa saksi kasus itu.


Pemerintah Disebut seperti Orde Baru, PDIP Bilang Bukan Tanggung Jawab Partainya, Kekuasaan di Presiden

6 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Pemerintah Disebut seperti Orde Baru, PDIP Bilang Bukan Tanggung Jawab Partainya, Kekuasaan di Presiden

Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tanggung jawab PDIP adalah memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik sebagai partai politik


Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango Ucap Sumpah Jabatan Disaksikan Jokowi, Begini Bunyi Sumpahnya

8 jam lalu

Nawawi Pomolango mengucap sumpah jabatan saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango Ucap Sumpah Jabatan Disaksikan Jokowi, Begini Bunyi Sumpahnya

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango membacakan sumpah jabatan disaksikan Jokowi. Berikut bunyi lengkap sumpah jabatan Ketua KPK itu.