Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komplit Soal Tunjangan PNS: Ini Aturan dalam Perpres Terbaru

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah resmi menaikkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (tunjangan PNS) setelah  Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pranata Hubungan Masyarakat disahkan.

Bagaimana aturan tunjangan PNS dalam Perpres tersebut?

Pada pasal 1, disebutkan bahwa tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat atau yang disebut pula Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat adalah tunjangan  yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Tunjangan PNS

Pemberian tunjangan bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pemberian tujungan bagi PNS yang bekerja pada institusi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut pasal 5, tunjangan PNS dapat dihentikan jika PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikanm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun besarnya tunjangan bagi PNS yang terlampir dalam Perpres terbaru antara lain :

  1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya sebesar Rp 1.275 ribu.
  2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda sebesar Rp 956 ribu.
  3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama sebesar Rp 540 ribu.
  4. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia sebesar Rp 850 ribu.
  5. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana L,anjut rn/Mahir rupiah 306 ribu.

Itulah ketentuan dan besaran tunjangan PNS pada Perpres terbaru. Menurut Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir dari ANTARA baru-baru ini, nominal tunjangan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tunjangan PNS melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2022.

SITI NUR RAHMAWATI
Baca juga: Selain Gaji Pokok, Ini 6 Jenis Tunjangan yang Diterima PNS Setiap Bulan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

14 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Jokowi Teken Perpres Kebut Pembangunan IKN, Investor Bisa Pakai HGU 190 Tahun

1 hari lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Teken Perpres Kebut Pembangunan IKN, Investor Bisa Pakai HGU 190 Tahun

Pemerintah telah menyiapkan 36 ribu hektare lahan untuk pembangunan IKN. Namun, belum semuanya clean and clear.


Jokowi Bakal Hadiri Panen Raya Kopi di Lampung Barat Hari Ini

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mencoba kopi lokal jenis Lintong Arabica saat mengunjungi kawasan Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi dijadwalkan meninjau pengembangan proyek infrastruktur. ANTARA
Jokowi Bakal Hadiri Panen Raya Kopi di Lampung Barat Hari Ini

Usai meninjau panen raya kopi, Jokowi akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.


Sempat Optimistis Pindah Juli 2024, Apa Alasan Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Sempat Optimistis Pindah Juli 2024, Apa Alasan Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN?

Jokowi sebelumnya optimistis bakal pindah ke IKN pada Juli 2024.


Indonesia Menatap Olimpiade Paris 2024: Diperkuat 29 Atlet, Seperti Apa Peluang Jaga Tradisi Emas?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyalami kontingen Indonesia saat pelepasan untuk Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga akan mewakili Indonesia pada Olimpiade ke-33 tahun 2024 di Paris, Prancis. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Indonesia Menatap Olimpiade Paris 2024: Diperkuat 29 Atlet, Seperti Apa Peluang Jaga Tradisi Emas?

Indonesia siap tampil di Olimpiade Paris 2024, yang akan berlangsung 26 Juli hingga Agustus. Bagaimana peluang mempertahankan tradisi emas?


Mahfud MD Sebut KPU Tidak Layak Gelar Pilkada 2024, Apa Kata Presiden Jokowi dan Plt Ketua KPU?

3 hari lalu

Logo KPU
Mahfud MD Sebut KPU Tidak Layak Gelar Pilkada 2024, Apa Kata Presiden Jokowi dan Plt Ketua KPU?

Mahfud secara terbuka menyatakan keraguan atas kemampuan KPU dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.


Daftar Gaji CPNS, PNS, dan PPPK Terbaru 2024

4 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar Gaji CPNS, PNS, dan PPPK Terbaru 2024

Pemerintah akan membuka seleksi CASN 2024 pada bulan Juli. Simak rincian gaji CPNS, PNS, dan PPPK terbaru 2024 untuk referensi.


Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

5 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

Anggaran gaji kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dari APBD Desa. Bagaimana syarat menjadi kepala desa?