Menaker Berikan Layanan Terbaik Program JKP

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat berdialog dengan 10 pekerja penerima JKP secara daring dan luring di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

INFO NASIONAL--Menteri Ketenagakerjaan Indonesia meminta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak mengalami kegalauan karena pemerintah telah memiliki program manfaat Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP). Selain mendapatkan uang tunai, manfaat JKP lain yang diterima pekerja ter-PHK adalah akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, dan vocational training. 

"Pemerintah ingin mengurangi kegalauan teman-teman yang mengalami PHK dengan program JKP. Hari ini saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang ada di sini dan berbagai daerah yang mengikuti secara online,"  ujar Ida Fauziyah saat berdialog dengan 10 pekerja penerima JKP secara daring dan luring di Jakarta, Kamis 10 Maret 2022. 

Menurut Ida Fauziyah, pihaknya sangat siap sekali dengan program JKP ini. Sebagai program baru yang diperkenalkan, Kemnaker tetap perlu memberikan layanan terbaik serta menerima dan saran maupun masukan dari semua pihak. Termasuk teman-teman yang sudah mengalami PHK dan telah mengakses program JKP ini.  "JKP tidak mengakibatkan pembayaran iuran baru dari pekerja lantaran iuran dibayar oleh pemerintah setiap bulan, yakni telah dikeluar­kan dana awal Rp 6 triliun untuk JKP, " katanya. 

Penerima manfaat JKP Shinta Perima Sari dari Balikpapan (Kalimantan Timur) mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terutama Kemnaker yang telah membantu dan memfasilitasi para pekerja ter-PHK  untuk mencari pekerjaan baru melalui manfaat program JKP. 

"Harapannya program ini terus berjalan karena manfaatnya sangat baik dan langsung dirasakan. JKP benar-benar dibutuhkan pekerja terPHK sehingga dapat melangsungkan hidup serta mengurangi kegalauan, " kata Sinta yang telah melamar pekerjaaan di lima perusahaan di Kaltim. 

Sedangkan Sarah Chairunissa pekerja ter-PHK di Jakarta mengatakan program pelatihan kerja yang diperoleh dari manfaat JKP sangat positif untuk menambah skill bagi pekerja ter-PHK. Ia mengusulkan agar pekerja ter-PHK tetap dapat memperoleh akses program pelatihan kerja meski telah melewati waktu enam bulan. 

"Kalau dana tunainya belum bisa lebih dari enam bulan, saya dan teman-teman berharap masih buka akses program pelatihan kerja lebih dari 6 bulan, " ujar Sarah yang telah bekerja sembilan tahun sebagai LPUK Tenaga Kesehatan di Tebet, Jakarta Selatan dan di-PHK  awal Februari 2022 lalu. (*)






Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

1 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

5 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

5 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

7 hari lalu

Industri Tekstil Lesu, Menko PMK dan Dirut BPJamsostek Diskusi dengan Pengusaha

Pelaku industri tekstil diharapkan bisa mencegah PHK. Kalaupun terpaksa PHK, BPJamsostek siap beri JKP.


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

10 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

11 hari lalu

Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

11 hari lalu

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

20 hari lalu

Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan.


Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

21 hari lalu

Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemnaker mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022


Menaker Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh Positif Jauh Dari Resesi

21 hari lalu

Menaker Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh Positif Jauh Dari Resesi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh positif.