TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta orang daerah bisa direkrut untuk menjadi salah satu deputi di Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Permintaan disampaikan langsung kepada Kepala Otorita Bambang Susantono dalam rapat terbatas.
"Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan," kata dia di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022.
Rapat tersebut adalah rapat terbatas perdana membahas IKN bersama Kepala dan Wakil Kepala Otorita yang baru saja dilantik, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Keduanya baru dilantik Jokowi beberapa jam sebelum rapat.
Hanya saja, Jokowi tidak merinci secara spesifik orang daerah yang dia maksud, maupun asal daerah yang diinginkannya. Di luar itu, ia hanya meminta dilakukan komunikasi ke berbagai elemen soal alasan pemindahan ibu kota.
"Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) ekonomi," kata dia.
Lalu alasan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia, hingga PDB Ekonomi yang 58 persen ada di Jawa.
Selain itu, Jokowi meminta anak buahnya agar menyampaikan kalau Jakarta tetap akan diperbaiki dan tidak akan ditinggalkan. "Jangan ada sebuah persepsi itu (Jakarta ditinggalkan)," kata dia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong juga mengatakan Bambang juga bisa memberi masukan soal bentuk kedeputian yang akan mengisi Badan Otorita IKN. Struktur lengkap organisasi akan disusun setelah Perpres Otorita IKN terbit.
Tapi sebelum Perpres terbit, proses rekrutmen orang-orang yang akan menjadi deputi di Badan Otorita IKN sudah bisa dimulai. "SK (Surat Keputusannya) bisa setelah Perpres keluar," kata Wandy.
Di dalam Badan Otorita Ibu Kota Negara, kata Wandy, akan ada deputi yang mengurus investasi, pembangunan, dan juga komunikasi. "Jadi fungsi-fungsi itu kan structure follow function, jadi nanti bisa dilihat tugas kewenangannya di Perpres," kata dia.
Baca: Jokowi Berharap Kepemimpinan Bambang Susantono dan Dhony Bisa Tarik Investor
