TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak tegas dalam menolak usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan.
Menurut Adi, ucapan Jokowi yang menyebut bakal patuh terhadap konstitusi tidak cukup dan kata-kata tersebut multitafsir. "Yang ditanyakan publik, konstitusi yang kapan? Kalau tunduk pada konstitusi yang ada sekarang, jelas Presiden hanya dua periode, tak boleh lebih. Itu tegas dan clear," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Maret 2022.
Adi mengungkapkan, bisa saja konstitusi tentang masa jabatan presiden diamandemen. Apa lagi, saat ini sudah banyak pengesahan Undang-Undang yang berjalan mulus di Parlemen, walau sudah mendapat penolakan dari rakyat.
Preseden ini membuat publik khawatir amandemen UUD tentang penundaan pemilu dapat terlaksana. Apa lagi, Jokowi tidak tegas menolak wacana tersebut. "Apapun bisa terjadi dalam sekejap kalau elite politik berkehendak," kata Adi.
Ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang sama seperti saat menolak usulan jabatan tiga periode. Saat itu Jokowi mengatakan pihak yang mengusulkan tiga periode sama saja menampar wajahnya, mencari muka, dan menjerumuskannya.
