INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan para kader FKPPI sebagai anak kolong wajib menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa melalui gerakan anti toleransi yang mengadu domba suku, ras dan agama.
Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta kader FKKPI wajib mendukung berbagai program kerja pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara).
"Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo pada saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI beberapa hari lalu, bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah final, baik secara politik maupun secara administratif. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga tidak perlu lagi ada pertentangan, khususnya di dalam keluarga besar TNI-Polri. Disiplin TNI-Polri berbeda dengan disiplin masyarakat sipil. Karenanya sebagian bagian dari keluarga besar TNI-Polri, para kader FKPPI harus ikut menyukseskan pembangunan IKN Nusantara," ujar Bamsoet saat bertemu pengurus dan kader Pengurus Daerah X FKPPI Jawa Barat, di Kantor FKPPI Jawa Barat, Bandung, Jumat, 4 Maret 2022.
Pengurus Daerah X FKPPI yang hadir antara lain, Ketua FKPPI Jawa Barat, Yana Mulyana yang juga Walikota Bandung, Bendahara Irwan Koesdradjat, Wakil Sekretaris Hendar, dan Sekretaris Dewan Penasihat Eddy Jahari. Turut hadir Ketua Pengurus Cabang FKPPI Kota Bandung, Adde Mararif dan Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta FKPPI Jawa Barat, Charlie Hutabarat.
Bamsoet menjelaskan, untuk semakin menguatkan semangat kader FKPPI dalam Bela Negara, FKPPI akan menggelar Apel Kebangsaan Bela Negara pada Oktober 2023 di lapangan Monas Jakarta dengan kekuatan 10.000 kader dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat seperti Apel Siaga FKPPI 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara dan Komandan Upacara Bambang Soesatyo.
Baca Juga:
Apel Siaga atau Apel Kebangsaan FKPPI kali ini sengaja diselenggarakan menjelang Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, sebagai pesan bahwa Pemilu dan Pilkada tidak boleh dinodai oleh politik identitas yang menyalahgunakan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan untuk memecah belah bangsa. Siapapun yang berusaha merusak dan memecah belah bangsa, akan berhadapan dengan FKPPI.
"Demokrasi tidak akan memberikan hasil optimal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat, apabila politik identitas yang mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat malah semakin berkembang. Berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilihan umum merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinnekaan bangsa," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta kader FKPPI menjadi bagian dalam meneguhkan kemandirian ekonomi. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi keindahan alam Bandung melalui program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI). Terlebih pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 68 triliun dalam APBN 2022, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa melalui DEWA, DEWI, dan DEDI.
“Tidak sulit mengembangkannya. Untuk wisata alam, misalnya, cukup dibuat menarik untuk foto yang instagrammable, pasti akan mendatangkan banyak turis, yang pada akhirnya bisa menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar," kata Bamsoet. (*)
