Stafsus Mensesneg Klaim Istana Tak Prioritaskan Bahas Tunda Pemilu 2024

Editor

Amirullah

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini

TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, mengklaim Istana tak memprioritas pembahasan penundaan Pemilu 2024. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

"Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret Presiden dalam wacana penundaan pemilu 2024," ujar Faldo Maldini saat dihubungi, Jumat, 4 Maret 2022. 

Faldo menganggap usulan penundaan Pemilu 2024 hanya gosip politik saja. Soal tuduhan yang menyebut usul penundaan Pemilu 2024 berasal dari kalangan Istana, Faldo menganggap hal itu sebagai tuduhan imajinatif. 

"Tapi, ya, kami tampung saja. Kan ini banyak ide, banyak pikiran. Justru di sini kami makin paham bagaimana mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada," kata Faldo. 

Usulan PKB agar pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. 

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan. 

Tak cuma Parpol, menurut sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas masyarakat juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun. "Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan.

Djayadi merinci, sekitar 68-71 persen warga yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," ujar Djayadi.

M JULNIS FIRMANSYAH l DEWI NURITA






Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

1 jam lalu

Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

Soal hubungan NU dan PKB kembali hangat dibicarakan. Said Aqil Siradj menyebut yang mengatakan itu lupa sejarah.


Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

6 jam lalu

Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

Forum Musra yang diinisiasi belasan kelompok relawan Jokowi membidik sejumlah tokoh lokal untuk digadang sebagai calon pengganti Presiden Jokowi pada Pemilu 2024


PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

17 jam lalu

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

UniTrend merupakan situs yang menawarkan data secara terbuka dan terbaharui.


PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

1 hari lalu

PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

Muhaimin Iskandar membuka pintu lebar-lebar jika putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep hendak berpolitik lewat PKB.


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

1 hari lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

1 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

1 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

3 hari lalu

Junta Myanmar Gelar Pemilu, Dinilai Hanya Akal-akalan

Junta militer Myanmar mengumumkan persyaratan, yang dinilai tidak masuk akal, bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan tahun ini.