Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HUT Kodam Diponegoro, Pasukan yang Ikut Terlibat Serangan Umum 1 Maret 1949

Reporter

image-gnews
Defile prajurit TNI AD pada upacara peringatan Hari Juang Kartika di Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 15 Desember 2015. Hari Juang Kartika dahulu bernama Hari Infanteri. ANTARA/R. Rekotomo
Defile prajurit TNI AD pada upacara peringatan Hari Juang Kartika di Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 15 Desember 2015. Hari Juang Kartika dahulu bernama Hari Infanteri. ANTARA/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu bagaimana sejarah terbentuknya Kodam Diponegoro yang turut terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ini?

Melansir dari kodam4.mil.id, terbentuknya Kodam IV/Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari didirikannya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, untuk mempertahankan negara yang baru berdiri tersebut, maka dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 22 Agustus 1945, dibentuklah BKR. Selang beberapa bulan, pada 5 Oktober 1945, BKR ditingkatkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Kemudian dibentuklah TKR di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Organisasi pejuang kemerdekaan bersenjata inilah cikal bakal lahirnya Kodam IV/Diponegoro. TKR wilayah Jateng terdiri dari empat divisi, yaitu TKR Divisi IV di bawah pimpinan Kolonel GPH Djatikoesoemo, meliputi daerah Keresidenan Pekalongan, Semarang dan Pati bermarkas di kota Salatiga.

TKR Divisi V di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, meliputi daerah Keresidenan Kedu dan Banyumas, bermarkas di Kota Purwokerto. TKR Divisi IX di bawah pimpinan Kolonel Soedarsono meliputi daerah Yogyakarta bermarkas di kota Yogyakarta. Serta, TKR Divisi X di bawah pimpinan Kolonel Soetarto meliputi daerah Surakarta bermarkas di kota Solo.

Seiring berjalannya waktu, TKR yang merupakan Tentara Keamanan Rakyat kemudian diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor : 2 / S.D / 1946 pada 7 Januari 1946. Nama TKR kemudian disempurnakan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan maklumat pemerintah pada 25 Januari 1946. Selanjutnya, TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947 TRI.

Dengan diresmikannya TNI, maka seluruh pasukan perjuangan dilebur menjadi satu dan masuk ke dalam TNI, termasuk 4 Divisi TKR di Jateng. TNI Jateng dan sekitarnya kemudian di susun kembali, yaitu Divisi II/Sunan Gunung Jati, dipimpin oleh Mayor Jenderal Gatot Subroto, meliputi wilayah Cirebon, Tegal atau Brebes dan Banyumas. Divisi III/Pangeran Diponegoro, dipimpin oleh Mayor Jenderal R. Susalit, meliputi wilayah Pekalongan, Kedu, Yogyakarta, Pemalang dan Kendal. Divisi IV/Panembahan Senopati, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sutarto, meliputi wilayah Semarang, Surakarta dan Pacitan. Serta, Divisi V/Ronggolawe, dipimpin oleh Mayor Jenderal GPH Djatikoesoemo, meliputi wilayah Pati, Bojonegoro dan Madiun.

Kemudian pada 4 Mei 1948, berdasarkan Penetapan Presiden 1949 Nomor 14, dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI pemerintah melakukan rekonstruksi dan rasionalisasi dengan sasaran penyusunan personil menjadi pasukan tempur dan pasukan teritorial. Dengan adanya aturan tersebut, kemudian Divisi II/Sunan Gunung Jati, Divisi III/Pangeran Diponegoro serta Divisi V/Ronggolawe dilebur menjadi satu divisi di bawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng. Sementara Divisi IV/Panembahan Senopati menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati.

Gatot Soebroto Panglima Kodam Diponegoro Pertama

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 23 tahun 1948, Divisi Jawa Tengah kemudian dibagi menjadi dua Daerah Militer Istimewa (DMI), yaitu DMI II di bawah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto dan DMI III di bawah Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng. Namun, pada 31 Oktober 1949, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 5/D/AP/49, kedua Divisi ini akhirnya digabung menjadi satu dengan nama Divisi III, dengan Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan Indonesia, TNI memasuki masa konsolidasi di mana terjadi perubahan organisasi lantaran wilayah RI disusun menjadi 7 Tentara Teritorium (TT). Pada 20 Juli 1950, sebagai realisasi dari Penetapan Kasad Nomor: 83/KSAD/PNTP/1950, Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu TT dengan nama Tentara Teritorium IV/Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima yang berkedudukan di Semarang. Kemudian pada 5 Oktober 1950 diresmikan pemakaian satu-satunya badge Divisi Diponegoro untuk seluruh TNI di Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Panglima TT IV/Jawa Tengah Nomor: 34/B-4/D-III/1950.

Tanggal 5 Oktober 1950 merupakan hari jadi Divisi Diponegoro. Namun, setelah melalui pertimbangan dan penelitian yang mendalam, akhirnya dengan Keputusan Nomor : KPTS-215/RUM/12/1967, pada 16 Desember 1967 ditetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari Rumpun Diponegoro. Tujuannya untuk melestarikan karya juang prajurit Kodam VII/Diponegoro atas keberhasilannya pada peristiwa heroik dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap Ibu kota di Yogyakarta.

Pada 1 April 1985, Kodam Diponegoro diubah namanya menjadi Kodam VII/Diponegoro setelah adanya reorganisasi dalam tubuh Angkatan Darat, di mana wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi 10 Kodam, berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/131/II/1985 tanggal 12 Februari 1985.

Namun, seiring waktu dengan dilatarbelakangi kajian terhadap sejarah, pendekatan psikologis dan organisatoris, kemudian HUT Kodam Diponegoro yang semula 1 Maret dikembalikan lagi menjadi 5 Oktober melalui Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat No. 333 / VIII / 2013.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Prajurit Nonton Film Senyap, Kodam Diponegoro: Kami Obyektif

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

1 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.


5 Menu Takjil Buka Puasa Sepanjang Ramadan di Jawa Tengah

2 hari lalu

Kue Serabi. Cookpad/Dewiciouz
5 Menu Takjil Buka Puasa Sepanjang Ramadan di Jawa Tengah

Beragam kudapan dan makanan khas Jawa Tengah cocok dijadikan takjil sepanjang Ramadan, seperti es dawet telasih hingga serabi Solo.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.


Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

2 hari lalu

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan warga Papua.


Penganiayaan oleh Anggota TNI Terus Berulang, Kapuspen: Tak Ada Gading yang Tak Retak

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Penganiayaan oleh Anggota TNI Terus Berulang, Kapuspen: Tak Ada Gading yang Tak Retak

Kapuspen TNI menyebut kekerasan atau penganiayaan di Papua hanya dilakukan oleh beberapa anggota saja.


Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo ditunjuk sebagai Kabais YNI yang baru. Apa tugas dan wewenangnya?


Pangdam Cendrawasih Janji Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Aniaya KKB

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Pangdam Cendrawasih Janji Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Aniaya KKB

TNI memastikan anggotanya yang terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap warga Papua akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.


42 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penganiayaan terhadap Warga Papua, 13 Ditahan

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
42 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penganiayaan terhadap Warga Papua, 13 Ditahan

TNI telah memeriksa 42 anggota terkait video aksi kekerasan terhadap warga Papua.