TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak masalah jika sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sistem ini sebelumnya diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan PKS tidak masalah jika sistem itu diterapkan. Sebab, PKS menurutnya merupakan partai yang memiliki basis kader. Selain itu, diakuinya, sistem ini memang lebih hemat biaya.
"Ya, kalau buat PKS di mana partai berbasis kader tentu tidak masalah, banyak biaya yang bisa dihemat," kata dia saat dihubungi, Senin, 28 Februari 2022.
Hanya saja, dia menekankan, PKS telah menolak jika Pemilu 2024 harus diundur sebagaimana yang disuarakan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar) serta Partai Amanat Nasional (PAN). Bagi PKS, usulan penundaan merenggut hak rakyat.
"Indonesia akan putar haluan dari negara demokrasi ke negara otoritarian. Menggambil hak rakyat untuk memilih pemimpin yang diperintahkan UUD tiap lima tahun sekali," tegas dia.
Sebelumnya, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, PDIP yang menyatakan Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional tertutup tidak ada di undang-undang.
Oleh sebab itu, dia menekankan, jika PDIP berani mengusulkan wacana tersebut ketimbang mengundurkan Pemilu 2024. Maka mereka harus berani mendorong direvisinya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya dapat memilih partai politik saat pemilu dan tidak dapat memilih kandidat. Sementara itu, sistem proporsional terbuka memberikan ruang masyarakat untuk bisa memilih kader atau calonnya.
Namun begitu, dia menekankan, dengan diterapkannya sistem tersebut bukan berarti kualitas Pemilu 2024 di Indonesia nantinya akan kembali turun karena masyarakat hanya bisa memilih partai politiknya bukan kader partainya.
"Karena ada banyak variabel dan model di dalamnya. Salah satunya juga akan ditentukan oleh kualitas partai politik dan komitmen partai politik. Salah satunya bagaimana komitmen partai membangun sistem demokrasi internal," ujar Fadhli.
ARRIJAL RACHMAN
Baca: Pakar Ungkap Dampak Negatif Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Usulan PDIP
