Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surpres Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Tunggu Prabowo Paraf RUU

Reporter

image-gnews
Sejumlah barang pribadi milik korban orang hilang yang ditampilkan dalam pameran memperingati Hari Penghilangan Paksa Internasional di Kantor KONTRAS, Jakarta (31/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah barang pribadi milik korban orang hilang yang ditampilkan dalam pameran memperingati Hari Penghilangan Paksa Internasional di Kantor KONTRAS, Jakarta (31/8). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Timbul Sinaga mengatakan kendala dalam proses ratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Menurut dia proses harmonisasi naskah akademik Rancangan Undang-Undang Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebetulnya telah rampung sejak tahun lalu.

Permohonan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden (surpres) atas penyusunan RUU tersebut pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara pada 9 Desember 2021. Harapannya, surpres bisa terbit pada 10 Desember, bertepatan dengan Hari HAM Internasional. Namun, surpres tak kunjung terbit.

Usut punya usut, kata Timbul, Kementerian Sekretariat Negara belum menyerahkan surat permohonan tersebut kepada presiden karena ada masalah administrasi yang belum selesai. "Jadi mekanisme untuk surpres itu, naskah RUU itu harus diparaf dulu oleh empat menteri terkait," ujar Timbul dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jumat, 25 Februari 2022.

Pada Januari 2022, Kementerian Sekretariat Negara lantas bersurat kepada empat menteri terkait untuk memohon paraf atas naskah RUU Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Adapun empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi.

Hingga saat ini, ujar Timbul, tiga menteri sudah meneken naskah RUU. "Tinggal menunggu paraf dari Menteri Pertahanan. Dua minggu lalu kami sudah rapat via zoom dengan pihak Kemhan, pada prinsipnya sudah tidak ada masalah. Barangkali hanya masalah waktu karena kesibukan Menhan," ujar dia.

Timbul berharap pada awal Maret ini Menhan Prabowo Subianto sudah meneken RUU tersebut, sehingga surpres bisa terbit untuk diajukan ke DPR agar kemudian dilakukan pembahasan. "Jadi kami berharap sekali Pak Menhan segera memparaf RUU ini," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia telah menandatangani konvensi Internasional tentang Anti Penghilangan Paksa sejak 2010 silam. Namun, sampai saat ini pemerintah belum juga meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada korban, serta sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa.

Praktik penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, di antaranya peristiwa 1965–1966, Timor–Timur 1975-1999, Tanjung Priok (Jakarta) 1984, Tragedi Talangsari (Lampung) 1989, Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985, dan Penculikan aktivis 1997-1998.

DEWI NURITA

Baca Juga: Konvensi Penghilangan Paksa Belum Diratifikasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

11 jam lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

15 jam lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. REUTERS/Edgar Su
Terkini: TKN Bantah Prabowo akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen, Polemik Merger Angkasa Pura

Berita terkini: TKN membantah bahwa Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen. Rencana merger Angkasa Pura menuai polemik.


PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

15 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

PKS husnuzan Prabowo tak akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

16 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

18 jam lalu

Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan.


Terkini: Rupiah Dikhawatirkan Kian Jeblok ke 17.000 per USD, Harapan Cina Usai Prabowo Resmi Dilantik

20 jam lalu

Terkini: Rupiah Dikhawatirkan Kian Jeblok ke 17.000 per USD, Harapan Cina Usai Prabowo Resmi Dilantik

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa, 18 Juni 2024, dimulai dari prediksi kurs rupiah terhadap dolar AS yang bakal makin jeblok.


Luhut Sebut Pemerintah Cina Berharap Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Resmi usai Resmi Dilantik

22 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampak tersenyum di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menyaksikan sang menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. TEMPO/Subekti.
Luhut Sebut Pemerintah Cina Berharap Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Resmi usai Resmi Dilantik

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan harapan Pemerintah Cina terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto.


Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

23 jam lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen dengan kebijakan saat ini. Kenapa?


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

23 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

1 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, membantah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio pajak Hingga 50 persen.