Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan PLTA Poso, JK Sebut Berawal dari Pencarian Solusi Konflik 2001

image-gnews
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai mengunjungi Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 29 Maret 2021. Jusuf Kalla bersama Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama mengunjungi Gereja Katedral Makassar dan menyampaikan keprihatinan atas insiden bom bunuh diri pada Ahad (28/3). ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai mengunjungi Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 29 Maret 2021. Jusuf Kalla bersama Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama mengunjungi Gereja Katedral Makassar dan menyampaikan keprihatinan atas insiden bom bunuh diri pada Ahad (28/3). ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menjelaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Poso, Sulawesi Tengah berawal pada tahun 2001 atau saat Poso diguncang konflik. Saat itu, JK menjelaskan pihaknya berpikir masyarakat sekitar membutuhkan akses komunikasi agar kegiatan ekonomi berjalan dan konflik berhenti. 

Pada awalnya, JK kemudian membangun sejumlah jaringan telekomunikasi yang bekerja sama dengan Telkom. Namun, saat itu semua pengerjaan masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan teknologi. 

"Tapi kami jalan aja, pesan kabel macam-macam. Ternyata betul, 5 tahun kemudian proyek tak lagi menguntungkan dan kami serahkan lagi ke Telkom dengan tidak mendapat untung apa-apa, karena kesalahan tidak percaya teknologi," ujar JK saat memberikan sambutan peresmian PLTA Poso, Jumat, 25 Februari 2022. 

Setelah kejadian tersebut, JK berkonsultasi dengan adiknya soal bisnis yang teknologinya bisa jangka panjang. Saat itu, sang adik mengusulkan untuk pembuatan fasilitas listrik, karena dalam 100 tahun terakhir pun tidak ditemukan listrik wireless. 

"Listrik selama 100 tahun belum ada listrik wireless, tetap ada kabel, transmisi, turbin, generator tetap itu selama 100 tahun," kata JK. 

Melihat potensi Poso yang memiliki banyak sungai, JK kemudian memutuskan untuk membangun PLTA dengan sistem run of river atau membangun mesin turbin di atas aliran sungai tanpa bendungan. JK melalui Kalla Group kemudian menggelontorkan dana investasi sebesar Rp2 triliun untuk membangun transmisi listrik dari Palu ke Sulawesi Selatan sepanjang 202 kilometer. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah transmisi selesai dibangun, Kalla group kemudian mulai membangun PLTA Poso 1 bersama dengan PT Poso Energy pada 2010. Dibutuhkan waktu lima tahun untuk mendapatkan izin dari PLN dan tujuh tahun proses pembangunan. Hingga pada 2022, proyek yang menelan biaya Rp17 triliun itu selesai dibangun. 

"Di samping proyek ini, sedang berjalan tiga proyek lainnya lagi. PLTA Poso 3, lalu di Kerinci, Jambi dalam 3 tahun akan selesai. Kemudian PLTA Malia 2 akan ada 250 MegaWatt," kata JK. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Resmikan PLTA di Poso dan Toraja, Jokowi: Kita Geser Batubara ke Energi Hijau

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

23 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

31 hari lalu

ilustrasi meditasi (pixabay.com)
Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan lelah adalah ketika hati dan pikiran tidak nyambung. Bagaimana penjelasannya?


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

35 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.


AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

36 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. AHY juga menyampaikan bahwa putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke-45 tahun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

AHY bersama Annisa Pohan telah tiba di Pacitan sejak Selasa malam untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.


Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

37 hari lalu

Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung soal Perang Rusia-Ukraina dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.


SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

37 hari lalu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat, dengan salah satu tujuannya ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

SBY dan AHY dipastikan tak hadir dalam sidang tahunan MPR RI hari ini. Keduanya sedang berada di Pacitan, Jawa Timur.


Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

43 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA
Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

Golkar dan PAN secara terang-terangan sebut mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Begini respons Anies.


Menteri Inggris Berkunjung ke Lombok Cicipi Ayam Taliwang dan Plecing Kangkung

46 hari lalu

Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Graham Stuart di Pandanduri Swangi.(TEMPO.CO/Supriyantho Khafid)
Menteri Inggris Berkunjung ke Lombok Cicipi Ayam Taliwang dan Plecing Kangkung

Selain meninjau proyek PLTA, Menteri Kemananan Energi dan Net Zero Inggris Graham Stuart menikmati kenyamanan berwisata di Lombok.


Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

50 hari lalu

Golkar 2 Agustus 2023
Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

Menurut Airlangga, Golkar saat ini memasuki langkah terakhir


Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

52 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Bendahara Umum Dito Ganinduto (kanan) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar mulai mereda. Sejumlah tokoh dan DPD se-Indonesia menyatakan penolakan rencana munaslub untuk ganti Airlangga Hartarto.