Jokowi Dorong MA Utamakan Mediasi dan Restorative Justice Selesaikan Perkara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia versi The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Selain Jokowi, terdapat beberapa tokoh Indonesia yang juga masuk dalam daftar tersebut. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar Mahkamah Agung mengedepankan model-model alternatif penyelesaian perkara di Indonesia. Seperti dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dan restorative justice untuk perkara pidana. 

"Model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan," ujar Jokowi dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Selasa, 22 Februari 2022. 

Dengan transformasi menuju ke arah penyelesaian hukum yang lebih modern itu, Jokowi berharap pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, yang sederhana, berbiaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. 

Selain itu, Jokowi juga mendorong sistem peradilan di Indonesia mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud. 

Lebih lanjut, Jokowi berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi. Seperti misalnya melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan. 

"Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentang yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," ujar Jokowi. 

Mantan Wali Kota Solo itu menerangkan peran Mahkamah Agung dalam mengawal keadilan sangat krusial. Apalagi, menurut Jokowi Indonesia saat ini sedang bertransformasi dalam banyak hal khususnya di bidang pembangunan dan ekonomi. 

Dengan kondisi kepastian hukum yang semakin baik berkat Mahkamah Agung, Jokowi yakin transformasi tersebut dapat semakin berjalan mulus. 

"Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara, dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," kata Jokowi. 

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA Jalankan Agenda Reformasi






Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

4 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

6 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

6 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

6 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

6 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

8 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

8 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

8 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

8 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

8 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).