Pakar Hukum Sebut Tak Mungkin Menteri Merangkap Kepala Otorita IKN

Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menjelaskan tidak mungkin seorang menteri melakukan rangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN. Selain melanggar aturan, Zainal mengatakan ruang lingkup pekerjaan menteri dengan Kepala Otorita sangat berbeda. 

"Sudah tidak mungkin itu merangkap jabatan. Pasti kalau Kepala Otorita diangkat dari menteri, pasti dia berhenti jadi menteri. Tidak mungkin tidak," ujar Zainal saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 Februari 2022. 

Zainal menjelaskan, seorang menteri dapat melakukan rangkap jabatan hanya untuk kelembagaan pemerintahan non-departemen. Seperti misalnya Menteri Perencanaan Pembangunan yang juga sekaligus Kepala Bappenas. 

"Itu bisa-bisa saja. Tapi kalau ini kan dua hal yang berbeda, ini Otorita IKN," ujar Zainal.

Isu menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi. Ia mengatakan hal itu merujuk pada salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 15 Februari 2022. 

Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) UU IKN bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Baidowi. 

Dia melihat peluang Kepala Otorita dijabat menteri sangat terbuka bagi kementerian terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa--yang juga merupakan Ketua Umum PPP atau menteri lainnya yang ditunjuk.

"Tapi semua keputusan tentu tergantung pilihan dari Presiden Jokowi, apakah menunjuk Kepala Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Otorita. Yang jelas peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," ujar dia.

Salah seorang sumber di Istana menyebut, calon Kepala Otorita sejauh ini tak jauh-jauh dari kriteria dan nama-nama yang pernah disebut Jokowi. Namun, kata sumber tersebut, kondisi bisa saja berubah sesuai perkembangan.

Pada Maret 2020 lalu, Jokowi sempat menyebut empat nama kandidat Kepala Otorita. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana. Terakhir mencuat nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

M JULNIS FIRMANSYAH | DEWI NURITA

Baca: PAN Minta Jokowi Tak Tunjuk Kepala Otorita IKN dari Partai






Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

17 menit lalu

Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemerintah mulai menutup keran ekspor sumber energi dari dalam negeri.


Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

42 menit lalu

Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

Suara anak muda di Pemilu 2024 harus diperhitungkan. Bagaimana cara menggaet mereka?


Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

42 menit lalu

Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

Budiman Sudjatmiko membeberkan lebih jauh soal nominal dana sumber daya manusia desa atau Dana SDM Desa yang diusulkannya kepada Presiden Jokowi.


Budi Waseso Nyatakan Perang Terhadap Mafia Beras, Apa Langkahnya?

1 jam lalu

Budi Waseso Nyatakan Perang Terhadap Mafia Beras, Apa Langkahnya?

Dirut Bulog Budi Waseso alias Buwas menyatakan perang terhadap mafia beras. Apa langkahny menangani jaringan ini?


Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

1 jam lalu

Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Beli Tiket VIP untuk Konser Dewa 19, Ridwan Kamil Malah Turun ke Bangku Festival

10 jam lalu

Beli Tiket VIP untuk Konser Dewa 19, Ridwan Kamil Malah Turun ke Bangku Festival

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan pengalamannya menonton Konser Dewa 19 pada Sabtu 4 Februari 2023.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

10 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

11 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

11 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

13 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.