PAN Minta Jokowi Tak Tunjuk Kepala Otorita IKN dari Partai

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menunjuk Kepala Otorita IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara yang memiliki afiliasi dengan partai politik apapun. 

Anggota Fraksi PAN Guspardi Gaus beralasan jabatan Kepala Otorita IKN lebih seksi dari jabatan kementerian atau lembaga. Namun, ia menilai jabatan tersebut juga memiliki beban yang berat.

"Ini dimaksudkan supaya dia fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang amat berat. Malah jabatan ini lebih berat, lebih seksi, dibandingkan kementerian dan lembaga yang ada," kata Guspardi saat dihubungi, Senin, 21 Februari 2022.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, ada sejumlah alasan kenapa Kepala Otorita IKN ini harus dijabat orang yang memang betul-betuk profesional dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Pertama, karena tingkatan daerahnya setara provinsi.

"Lebih seksi dibandingkan kementerian dan lembaga yang ada karena kepala otorita itu setara kementerian lembaga. Memang Ibu Kota Negara Nusantara setingkat provinsi, tapi jabatannya itu setara menteri," ujar Guspardi.

Kedua, dia menyatakan anggaran Badan Otorita Ibu Kota Negara diprediksi bisa mencapai lebih dari Rp466 triliun. Oleh karena itu, dia menekankan harus ada figur yang fokus mengelola dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai kepala otorita.

"Anggaran kementerian paling berapa, Rp2 triliun paling tinggi. Ada yang Rp300 miliar, ada yang Rp500 miliar, apalagi ini kan obsesi yang sangat luar biasa dan permintaan Pak Presiden dalam jangka waktu tertentu," ujarnya.

Dengan demikian, Guspardi menekankan, tidak elok bila ada yang mengusulkan supaya Kepala Otorita IKN dirangkap jabatan oleh seorang menteri. "Kalau ini dijadikan jabatan sampingan ini sarat dengan masalah, anggaran, multi masalah. Tanah, pembebasan-lah, persoalan pembangunan, ganti rugi macam macam jadi harus fokus," ucapnya.

Bila akhirnya Jokowi memilih menteri untuk rangkap jabatan menjadi Kepala Otorita IKN, Guspardi mengakui sah-sah saja karena tidak ada ketentuan yang melarang. Namun, dia mengingatkan menteri melepas jabatannya bila ditunjuk menjadi Kepala Otorita IKN agar fokus dalam bekerja. 

"Beban tugas yang amat berat dia harus profesional karena anggarannya sangat luar biasa. Dia harus berintegritas, jangan dia lakukan korupsi dan masyarakat akan menyorot kepemimpinan dan kinerja Kepala Otorita IKN yang akan ditunjuk ini," kata Guspardi.

Baca: Ini Sumber Dana Pembangunan Otorita IKN Menurut UU yang Diterbitkan Jokowi 

ARRIJAL RACHMAN






Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

1 menit lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

1 menit lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

40 menit lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

1 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

2 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

3 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

3 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

4 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

5 jam lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

5 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?