Usulan Menteri Rangkap Kepala Otorita IKN, Politikus PKB: Tak Punya Kerjaan

Reporter

Editor

Amirullah


TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI menilai banyak kekurangannya jika menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN. Ini meskipun secara regulasi memang tidak ada larangan.

Hal ini disampaikan Wakil Sekertaris Jenderal PKB yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyikapi tafsiran Fraksi PPP terhadap pasal 4 ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"Menteri yang ditunjuk merangkap sebagai kepala IKN, tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya jika yang ditunjuk merangkap sebagai kepala otorita IKN Nusantara adalah menteri yang selama ini tidak punya pekerjaan," kata dia saat dihubungi, Senin, 21 Februari 2022.

Luqman menekankan, dua jabatan yang diemban sekaligus hanya akan membuat tugas sebagai menteri terbengkalai. Di sisi lain, pembangunan dan pemindahan IKN juga berpotensi besar terhambat.

"Walaupun secara aturan tidak ada larangan Kepala Otorita IKN dirangkap oleh seorang menteri, tapi pasti akan membuat konsentrasinya terganggu. Dan, tentu akan berdampak menghambat keberhasilan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara," tuturnya.

Oleh sebab itu, Luqman menegaskan, dalam pemilihan Kepala Otorita IKN ini Presiden Jokowi pasti tidak akan main-main. Reputasi Presiden Jokowi selama dua periode dipertaruhkan dalam pelaksanaan mega proyek IKN Nusantara tersebut. 

"Presiden Jokowi akan menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara yang 100 persen fokus mengawal tugas berat ini. Pembangunan dan pemindahan IKN, bukanlah kerjaan yang mudah. Banyak negara telah terbukti mengalami kegagalan," ucap dia.

Sebagai informasi, Pasal 4 UU IKN menyebutkan, Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Menurut tafsir PPP, pasal ini membolehkan Kepala Otorita dijabat oleh menteri.

"Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otorita IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, lewat keterangannya, Ahad, 20 Februari 2022.

ARRIJAL RACHMAN






Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

2 hari lalu

Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

Banyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.


Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

3 hari lalu

Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

Menteri Bahlil menyatakan pihaknya bakal segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinan SpaceX yang dikabarkan berminat masuk ke IKN.


Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

3 hari lalu

Kepala Otorita IKN Sebut 100 Investor Lebih Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebut 100 investor tertarik berinvestasi di ibu kota baru.


Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

3 hari lalu

Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik.


Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

3 hari lalu

Anggaran Pembangunan Transportasi di IKN Mencapai Rp 15,87 Miliar

Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan telah melaporkan jumlah anggaran untuk membangun transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

3 hari lalu

Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

Tujuh Gerai milik PT Trans Retail Indonesia atau Transmart akan ditutup. Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencapai Rp 172,7 juta per bulan


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

4 hari lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

4 hari lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

4 hari lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

4 hari lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?