Ilmuwan Muslimah Desak RUU TPKS Disahkan Demi Perlindungan Korban

Reporter

Editor

Amirullah

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan ilmuwan muslimah yang tergabung dalam Majelis Alimat Indonesia (MAI) mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-undang Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR.

Saat ini, Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) dan Surat Presiden (Supres) dari pemerintah terkait RUU tersebut diketahui telah dikirimkan ke DPR. Oleh sebab itu, RUU ini tinggal masuk ke dalam tahap pembahasan untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Ketua MAI Amany Lubis mendesak supaya regulasi tersebut nantimya harus memprioritaskan pencegahan, pelindungan dan penanganan terhadap korban dan penegakan hukumnya dapat membuat efek jera bagi pelakunya.

Sebab, menurutnya, kekerasan seksual bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Di sisi lain, kekerasan seksual juga terus meningkat karena terjadi di tempat paling aman, seperti keluarga, tempat pendidikan, hingga tempat kerja.

Dia menekankan kekerasan seksual harus dicegah melalui Undang-undang, peraturan pemerintah pusat dan daerah serta regulasi spesifik lainnya, termasuk keputusan Dirjen Pendis dan Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

"MAI mengambil bagian dengan melakukan edukasi, pendampingan kepada korban, melakukan penelitian sebagai masukan kepada pemerintah," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Ahad, 20 Februari 2022.

MAI berpandangan pencegahan dan penanganan seksual tdak hanya bisa dilakukan oleh negara, tapi membutuhkan pelibatan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Selain itu, juga ditekankan mengacu ajaran dan nilai syariat Islam, sehingga beriiring dengan nilai moral Pancasila dan UUD 45.

"MAI menegaskan, negara perlu memiliki aturan yang jelas tentang kejahatan seksual yang bertentangan dengan Pancasila," ujar Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019-2023 itu.

Menurut Amany, penghapusan kekerasan seksual harus didorong dengan regulasi yang tepat. Memang RUU TPKS diakuinya masih perlu disempurnakan, sebab masih banyak celah yang harus diperjelas dan diselaraskan dengan UU yang sudah ada seperti KUHP, UU Anti Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU lainnya.

Akan tetapi jika RUU TPKS ini disahkan, Amany menganggap, masyarakat memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk penanganan korban kekerasan seksual dan tindakan hukum bagi pelakunya serta membuat masyarakat berani bersuara.

“Sekarang ini masih banyak masalah yang didiamkan, misalnya ketika ada tindak kekerasan seksual di unit pendidikan mereka diam dengan alasan segan pada guru karena relasi kuasa atau untuk menjaga nama baik institusi. Ini tidak boleh lagi terjadi. Semua harus bergerak dan bersuara karena korban dilindungi payung hukum yang jelas,” kata Amany.






Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

41 menit lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

4 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

6 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

6 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

11 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Orang Tua Perlu Awasi Perilaku Anak untuk Cegah Kekerasan Seksual

16 jam lalu

Orang Tua Perlu Awasi Perilaku Anak untuk Cegah Kekerasan Seksual

Orang tua supaya selalu melakukan pengawasan dan memperhatikan segala sikap dan perilaku anak untuk melindungi dari bahaya kekerasan seksual.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

17 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

19 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

22 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

22 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.