DPR Diminta Terapkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU dan Bawaslu

(dari kanan) Peneliti Netgrid, Hadar Nafis Gumay, Direktur Perludem Titi Agriani, Charles Simabura Pusako Unand, Bivitfri saat diskusi soal Caleg mantan napi Koruptor di kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR akan memilih 7 nama dari 14 nama calon anggota KPU dan 5 dari 10 nama calon anggota untuk Bawaslu pada hari ini, Rabu, 16 Februari 2022. Dari jumlah itu, DPR diingatkan memillih 30 persen perempuan untuk lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Sejumlah pakar atau pemerhati demokrasi dan pemilu mengeluarkan pernyataan bersama mendorong realisasi yang telah menjadi komitmen semua pihak itu. Mereka adalah Hadar Nafis Gumay, Fadli Ramadhanil, Feri Amsari dan Ihsan Maulana. Hadar merupakan mantan Komisioner KPU.

Dikutip dari pernyataan bersama itu, mereka mendorong Ketua DPR, Puan Maharani, sebagai perempuan Ketua DPR untuk mengawal keterpilihan minimal 30 persen perempuan di KPU dan Bawaslu. Saat ini dianggap momentum yang tepat untuk menghadirkan keterpilihan yang proporsional antara perempuan dan laki-laki. 

"Kehadiran Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan Ketua DPR sangat strategis untuk menjamin keanggotaan perempuan minimal 30 persen di KPU dan Bawaslu," tulis mereka.

Selain itu, dalam Undang-undang Pemilu disebutkan mereka juga sudah eksplisit dinyatakan bahwa memilih anggota KPU dan Bawaslu, wajib memperhatikan 30 persen perempuan. Diantara 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu, terdapat perempuan yang sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi DPR untuk memilih 3 orang perempuan di KPU, dan 2 orang perempuan di Bawaslu sebagai komisioner," ungkap mereka.

DPR diminta mereka juga harus membuktikan kepada publik yang memilihnya bahwa DPR periode ini berhasil melawan stigma keterpilihan perempuan yang stagnan hanya satu orang di KPU dan Bawaslu sejak 2012 bisa dihentikan. Menurut mereka ini harus direalisasikan dengan nyata.

"Bahwa narasi memperkuat keterwakilan perempuan bukanlah sebatas narasi kosong tanpa realitas. Tetapi, betul-betul diwujudkan oleh DPR periode ini dengan memilih 3 orang perempuan untuk KPU, dan 2 orang perempuan untuk Bawaslu," tegas mereka.

Terakhir, keterpilihan perempuan yang sesuai dengan mandat UU Pemilu sebanyak 30 persen dari jumlah komisioner, dinilai mereka akan memberikan ruang keberpihakan terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu. 

"Oleh sebab itu, komitmen DPR, khususnya anggota Komisi II DPR Periode 2019-2024 di dalam memperkuat keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu, benar-benar ditunggu dan didesak oleh publik," tutur mereka.

 
Baca: DPR Ingin Anggota KPU dan Bawaslu Baru Mewakili Sabang-Merauke






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

56 menit lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

5 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

7 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

10 jam lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

12 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

18 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

20 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

23 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.