KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi Rp 76 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (keempat kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Menko Polhukam Wiranto (kelima kanan), dan Seskab Pramono Anung (keenam kanan) menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kelima kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk melaporkan pelaksanaan pilkada 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum merevisi usulan anggaran Pemilu 2024. Jika sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu sebesar Rp 86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.

"Memang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding anggaran KPU pada Pemilu 2019," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu, 16 Februari 2022. Dalam melakukan penyusunan anggaran, Pramono menjelaskan, KPU melihat kebutuhan anggaran Pilpres 2024 dan Pilkada.

Selanjutnya, KPU melakukan penyusunan petunjuk teknis tata kelola termasuk pertanggungjawaban anggaran pemilu dan pilkada.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan, kata Pramono, adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta.

Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan. "Jadi itu beberapa di antara pertimbangan mengapa usulan anggaran KPU meningkat agak signifikan," ujar Pramono.

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 86 triliun. Usulan ini mendapat banyak kritik karena dianggap terlalu besar. Anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,59 triliun sementara anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 15,62 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perlu efisiensi anggaran mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19. Dia menuturkan pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus.

"Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, sehingga efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kami pertimbangkan," ujar Tito Karnavian ihwal anggaran Pemilu 2024.

Baca: Anggaran Jumbo Pemilu 2024, Calon Anggota Bicara soal KPU Gelar Acara di Hotel 

MAYA AYU PUSPITASARI






Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

1 jam lalu

Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

Teuku Riefky Harsya mengungkap alasan partainya belum deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan Capres seperti NasDem


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

2 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

3 jam lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

3 jam lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

4 jam lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

19 jam lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

19 jam lalu

Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

Ketahanan pangan mengancam masa depan di perkotaan telah terjadi saat ini akibat pertumbuhan urbanisasi signifikan di Asia-Pasifik. Ini penjelasannya.


Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

20 jam lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

21 jam lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

21 jam lalu

Demokrat DKI Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menginginkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.