KPU Jelaskan Dana Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024, Ada untuk Aplikasi dan Honor

Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka (dua kiri) dan Viryan Aziz (dua kanan) saat kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan partai politik dan Bawaslu, sekaligus mensosialisasikan aplikasi Lindungi Hak mu yang akan segera diluncurkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan anggaran jumbo untuk Pemilu 2024. Anggaran untuk Pemilu 2024 naik dari Rp25,59 triliun menjadi Rp86,2 triliun. Banyak pembenahan yang akan dilakukan KPU dengan anggaran tersebut untuk menyelenggarakan Pemilu.

Selain memperkuat sarana dan prasarana kantor di daerah dan menambah honor badan ad hoc, KPU juga telah menyiapkan fitur-fitur baru di bidang teknologi informasi agar proses pemungutan suara bisa berjalan efektif, efisien, dan tidak membebani petugas dan peserta.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi akan diadopsi untuk memperbaiki tata kelola. Teknologi tersebut akan direalisasikan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang akan saling terintegrasi.

Ia menyatakan ada 11 aplikasi yang akan dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir dan akan terus diperkuat. Aplikasi tersebut adalah Sipol, Sidalih, Sidapil, Sirekap, Silog, Sidakam, Siakba, Sicoklit, Silon hingga Sitps. Empat aplikasi awal bekerja sama dengan ITB dan sisanya swakelola.

"Masing-masing ada sendiri, tapi data di masing-masing aplikasi terintegrasi," kata Pramono saat dihubungi, Rabu, 16 Februari 2022.

Dalam pengintegrasian data di masing-masing aplikasi itu, Pramono mencontohkan, data jumlah TPS yang ada di Sidalih itu nantinya harus sama dengan jumlah TPS yang ada di Sirekap. Sidalih menjadi sistem informasi data pemilih sedangkan Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi.

"Demikian juga, data kepengurusan parpol (partai politik) yang ada di Sipol harus sama dengan data kepengurusan parpol yang ada di Silon," ujarnya.

Selain, kehadiran aplikasi terbaru, besarnya anggaran untuk Pemilu 2024 mempertimbangkan juga penambahan jumlah pemilih dan TPS, dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta. Selain itu ada penambahan honor badan ad hoc dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta.

Pada Pemilu 2024, dia menyebutkan, KPU membutuhkan anggaran untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu memang ada kebutuhan yang cukup tinggi untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor hingga penyesuaian inflasi atau perubahan harga-harga barang. "Penambahan anggaran karena ada beberapa penambahan atau penyesuaian," tutur Pramono. 

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra sudah memberikan penjelasan soal biaya Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp 86 triliun. Menurut Ilham, anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar pada pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Baca: Anggaran Jumbo Pemilu 2024, Calon Anggota Bicara soal KPU Gelar Acara di Hotel






Bantu.Ind, Aplikasi Karya Mahasiswa ITS Bantu Layani Keperluan Sehari-hari

2 jam lalu

Bantu.Ind, Aplikasi Karya Mahasiswa ITS Bantu Layani Keperluan Sehari-hari

Mahasiswa ITS merancang sebuah aplikasi bernama Bantu.Ind sebagai wadah penyedia keperluan jasa sehari-hari seperti bersih-bersih rumah.


Polisi Tangkap 2 Orang Pembuat Konten Pornografi untuk Aplikasi

2 jam lalu

Polisi Tangkap 2 Orang Pembuat Konten Pornografi untuk Aplikasi

Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 orang pembuat konten pornografi untuk sebuah aplikasi. Bermula dari patroli siber.


KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

2 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Flip Ajak Warga Berhemat dengan Aplikasi Tersertifikasi Bank Indonesia

3 jam lalu

Flip Ajak Warga Berhemat dengan Aplikasi Tersertifikasi Bank Indonesia

Flip menawarkan solusi penghematan dengan cara meminimalkan biaya tersembunyi (hidden cost) dari sebuah transaksi keuangan.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

4 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

5 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

6 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

7 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

13 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

13 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.