Kasus Parigi Moutong, Polri: Polisi Dilarang Pakai Peluru Tajam Amankan Demo

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo. Dok: Divhumas Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menekankan bahwa anggota kepolisian dilarang membawa senjata api dan peluru tajam saat mengamankan aksi unjuk rasa. Hal tersebut menyikapi dugaan penembakan yang terjadi saat demo di Parigi Moutong Sabtu 12 Februari 2022.

Menurutnya, ketentuan ini telah diatur dalam prosedur operasional standar (SOP). Sehingga, di mana pun kejadian unjuk rasa tercipta, maka setiap anggota polisi tidak boleh membawa senjata api dan peluru tajam.

Dedi menekankan, aturan ini juga harus dijalankan saat pengamanan aksi unjuk rasa di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Namun, tetap saja ada satu pengunjuk rasa yang tewas dengan luka tembak dari belakang.

"Sesuai SOP berlaku sama pada saat kita melaksanakan pengamanan di 2018, 2019, tidak boleh satu anggota polisi pun membawa senjata api dan peluru tajam saat penanganan unjuk rasa," kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.

Meski begitu, dia mengakui, polisi memang memiliki pleton anti-anarkis di tingkat polres dan polda untuk menangani unjuk rasa. Namun, pleton itu dikatakannya hanya bisa digerakkan oleh Kapolda dengan sejumlah tahapan.

"Yang bisa menggerakan peleton anti-anarkis hanya Kapolda itupun tahapan-tahapannya sudah jelas. Bila masuk tahapan zona hijau masih zona damai, kuning sudah meningkat eskalasinya. Kalau sudah zona merah, kalau sudah ada korban jiwa dari masyarakat, aparat, dan pembakaran fasilitas umum, properti dan terus meningkat baru peleton anarkis diturunkan," ujar Dedi.

Untuk level demonstrasi di Parigi Moutong, Dedi tidak menyebutkan secara jelas level apa yang sudah mencakup. Tapi, dia menekankan, level tersebut hanya diketahui oleh Kapolda, karena dia yang menguasai lapangan.

"Tapi karena sudah ada tindakan perlawanan, pelemparan, apa yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah kan negosiasi sudah tidak bisa, kejadian sudah dari jam 11 sampai setengah 1, maka pembubaran dilakukan secara paksa dengan menggunakan tembakan gas air mata, water canon, dan didorong satuan dalmas (pengendalian massa), maupun PH (Police Hazard) dari Sabhara maupun Brimob," ungkapnya.

Apalagi, Dedi menekankan, kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum harus dijalankan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998. UU itu katanya menegaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak bersifat absolut namun limitatif.

Menurutnya, dalam UU itu ada pasal-pasal yang harus ditaati semua warga negara ketika unjuk rasa. Pertama, disebutkannya, semua warga negara wajib mentaati dan memperhatikan hak-hak orang lain.

Kedua, wajib menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, ketiga wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, keempat wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan kelima menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Ketika lima peraturan tersebut dilanggar maka upaya kepolisian baru melakukan tindakan tegas dan terukur," turur Dedi.

Baca: Polisi Yakin Korban Tertembak di Parigi Bukan karena Anggotanya, Ini Sebabnya






Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

2 hari lalu

Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

Para pengkritik mengatakan tim polisi khusus semacam ini cenderung menggunakan taktik-taktik kekerasan.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

4 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Polda Metro Telusuri Aset Wowon Serial Killer Cs, Akan Ada Catatan Buku Rekening

6 hari lalu

Polda Metro Telusuri Aset Wowon Serial Killer Cs, Akan Ada Catatan Buku Rekening

Polda Metro Jaya melakukan penelusuran aset (asset tracing) terhadap para pelaku terduga pembunuh berantai Wowon Serial Killer cs.


Makam Korban Wowon Serial Killer Dibongkar, Kain Kafan Masih Utuh Meski Sudah 7 Tahun

6 hari lalu

Makam Korban Wowon Serial Killer Dibongkar, Kain Kafan Masih Utuh Meski Sudah 7 Tahun

Halimah merupakan salah satu korban pembunuhan berantai dengan tersangka Wowon Erawan alias Aki yang juga dikenal sebagai Wowon Serial Killer.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

6 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

7 hari lalu

Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?


Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

7 hari lalu

Lazada Didemo Warga Depok, Apa Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan CSR?

Warga Kelurahan Jatijajar Kota Depok menggelar demonstrasi di gudang Lazada menuntut agar menyerap tenaga warga sekitar minimal 30 persen dan CSR.


Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

8 hari lalu

Setelah Didemo Warga Depok, Lazada Beberkan 3 Poin Kesepakatan

Hasil mediasi antara warga Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan Lazada menghasilkan tiga poin.


100.000 Orang Israel Turun ke Jalan, Protes Pemerintahan Baru PM Netanyahu

9 hari lalu

100.000 Orang Israel Turun ke Jalan, Protes Pemerintahan Baru PM Netanyahu

Israel dilanda gelombang unjuk rasa besar-besaran yang memprotes rencana pemerintahan baru PM Benjamin Netanyahu.


Unjuk Rasa di Peru, Gedung-gedung Dibakar

10 hari lalu

Unjuk Rasa di Peru, Gedung-gedung Dibakar

Pengunjuk rasa mengecam pemerintah dan polisi atas bentrokan mematikan di kota selatan Ayacucho serta Juliaca